7 Negara dengan Pajak Buku Tertinggi di Dunia

Buku menjadi salah satu sumber pengetahuan sekaligus sarana hiburan yang seharusnya bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Namun, harga buku di setiap negara ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh biaya produksi, distribusi, dan penerbitan. Kebijakan perpajakan juga memiliki peran dalam menentukan harga akhir yang harus dibayar oleh pembaca.

Bahkan, sejumlah negara mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) cukup tinggi untuk pembelian buku. Fenomena ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pencinta buku serta pegiat literasi yang mendambakan akses bacaan murah dan merata.

Berdasarkan data global perpajakan dari VATCalc, ada negara yang mengenakan PPN berdasarkan tarif standar, sementara negara lainnya memberikan pengecualian untuk buku pendidikan, buku anak-anak, atau publikasi ilmiah. Berikut 7 negara dengan tarif pajak buku yang relatif tinggi, lengkap dengan kebijakan dan rencana perubahannya.

1. Denmark – PPN Buku Mencapai 25%

Denmark, salah satu negara dengan pajak buku tinggi/Foto: Unsplash.com/John Michael Thomson

Denmark selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan penerapan tarif PPN paling tinggi untuk produk literasi cetak di tingkat global. Berdasarkan regulasi fiskal yang berlaku, negara ini mematok tarif hingga 25% untuk setiap pembelian buku bacaan.

Kebijakan tersebut sering kali dikritik oleh berbagai kalangan karena dinilai memberatkan budaya membaca, mengingat buku diperlakukan sama seperti barang konsumsi mewah atau komoditas umum lainnya di pasar bebas.

Kendati demikian, pemerintah Denmark melalui mantan Menteri Kebudayaan Jakob Engel-Schmidt (sekarang menjabat sebagai Menteri Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi Denmark) telah mengajukan kebijakan untuk menghapus PPN buku dan menerapkan tarif 0%. Mengutip Marosa VAT, kebijakan ini mencakup buku cetak maupun buku elektronik, termasuk audiobook. Perubahan tersebut ditargetkan mulai berlaku pada 1 Juli 2027.

2. Armenia – PPN Buku Umum Sebesar 20%

Armenia, salah satu negara dengan pajak buku tinggi/Foto: Unsplash.com/Christopher Stites

Beralih ke kawasan Kaukasus, Armenia menerapkan kebijakan perpajakan yang membedakan secara tegas antara buku literatur pendidikan dengan buku bacaan komersial umum.

Sebagai salah satu negara dengan pajak buku tinggi, Armenia menetapkan tarif PPN sebesar 20% khusus untuk kategori buku umum kecuali buku sekolah, buku anak-anak, buku latihan, buku musik, serta publikasi ilmiah dan pendidikan tertentu.

Kebijakan ini membuat buku-buku populer, novel fiksi, maupun karya sastra umum di Armenia dibanderol dengan harga yang relatif mahal bagi masyarakat luas.

3. Chili – PPN Pembelian Buku Sebesar 19%

Chili, salah satu negara dengan pajak buku tinggi/Foto: Unsplash.com/Hoang Dang Khoa

Di kawasan Amerika Selatan, Chili turut tercatat sebagai salah satu negara dengan pajak buku tinggi melalui penerapan tarif PPN standar sebesar 19% untuk hampir seluruh produk terbitan. Angka ini dinilai cukup memberatkan bagi ekosistem penerbitan lokal serta daya beli masyarakat yang ingin memperkaya wawasan melalui hobi membaca.

Pajak yang tinggi membuat biaya produksi dan distribusi buku di Chili melambung, sehingga berdampak langsung pada tingginya harga eceran di berbagai toko buku komersial. Berbagai organisasi penulis dan komunitas pembaca di Chili telah lama menyuarakan protes agar pemerintah memberikan insentif khusus berupa pembebasan atau penurunan tarif PPN untuk buku.

4. Sri Lanka – PPN Buku Sekolah Sebesar 18%

Sri Lanka, salah satu negara dengan pajak buku tinggi/Foto: Unsplash.com/freddie marriage

Sri Lanka sempat menjadi sorotan dunia pendidikan ketika menerapkan tarif PPN standar sebesar 18% yang menyasar langsung pada pembelian buku-buku sekolah. Kebijakan tersebut memicu perdebatan sengit karena dianggap membebani para orang tua murid setiap kali tahun ajaran baru dimulai.

Buku yang seharusnya menjadi hak dasar anak-anak dalam mengenyam pendidikan justru dikenai pungutan pajak yang cukup memberatkan perekonomian keluarga kelas menengah ke bawah. Meski demikian, pemerintah Sri Lanka mulai menunjukkan upaya untuk memberikan keringanan pajak bagi masyarakat.

Presiden Anura Kumara Dissanayake mengumumkan rencana penghapusan PPN untuk buku sekolah pada September 2026. Rencana tersebut akan dibahas melalui kebijakan anggaran pemerintah. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku dan masuk secara resmi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.

5. Montenegro – PPN Buku Sebesar 15%

Montenegro, salah satu negara dengan pajak buku tinggi/Foto: Unsplash.com/Jessica Ruscello

Montenegro menjadi negara berikutnya yang mengenakan pajak cukup tinggi untuk pembelian buku, yaitu sebesar 15%. Negara di kawasan Eropa Tenggara ini memang memiliki beberapa kategori barang dan jasa yang memperoleh tarif PPN lebih rendah dibandingkan tarif standar.

Namun, buku dan publikasi tertentu masih dikenai tarif sebesar 15%. Kebijakan tersebut berlaku untuk sejumlah produk literasi, termasuk buku yang dijual melalui toko buku maupun saluran distribusi lainnya. Sementara itu, tarif PPN standar Montenegro berada di angka 21%.