Keluarga Korban Persetubuhan Anak di Sulteng Dapat Ancaman dari Pelaku, Ini Kata LPSK

Kasus kekerasan seksual yang menimpa remaja perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tenggara, masih terus diusut. Kabar terbaru, keluarga korban disebut mendapatkan tekanan dari pihak keluarga pelaku.

Hal tersebut disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan menjamin akan memberikan perlindungan kepada keluarga korban.

"Ya kita akan berikan perlindungan darurat, karena kami dengar kan ada tekanan juga dari keluarga pelaku atau apa gitu," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Sabtu (3/6), dikutip dari detikNews.

Hasto mengatakan pihaknya telah menerima pengajuan perlindungan dari pihak keluarga korban. Dia menyebut LPSK membuka opsi untuk memberikan perlindungan darurat.

"Ya, permohonan sudah diajukan, karena kebetulan ada tim yang sedang ke Sulawesi Tengah. Kemarin saya sampaikan kalau misalnya perlu perlindungan darurat baik itu fisik atau perlindungan dalam bentuk lain," katanya.

Proses asesmen perlindungan, menurut Hasto, berjalan paralel sembari memberikan perlindungan darurat tersebut. Keputusan ini ditentukan karena korban yang masuk kategori berusia anak-anak itu dinilai membutuhkan bantuan medis.

"Terus rupanya setelah tim bertemu dengan keluarga korban yang diperlukan adalah dalam waktu dekat bantuan medis, nanti kami putuskan perlindungan darurat dalam bantuan medis lebih dulu," tambahnya.

Kapolda Sebut Kasus Remaja Perempuan di Sulteng Bukan Pemerkosaan tapi Persetubuhan Anak

Ilustrasi/ Foto: Getty Images/iStockphoto/coldsnowstorm

Sebelumnya, Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho sebut kasus yang menimpa remaja berusia 15 tahun di Sulteng bukan pemerkosaan, melainkan persetubuhan anak di bawah umur.

"Untuk diketahui bersama bahwa kasus yang terjadi bukanlah perkara atau kasus pemerkosaan ataupun rudapaksa apalagi sebagaimana kita maklumi bersama beberapa waktu yang lalu ada yang menyampaikan pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang secara bersama-sama, saya ingin meluruskan penggunaan istilah itu," ujar Agus dalam jumpa pers di Polda Sulteng, Kamis (1/6), sebagaimana diunggah di akun Instagram @bidhumaspoldasulteng.

"Kita tidak menggunakan istilah pemerkosaan, melainkan persetubuhan anak di bawah umur," lanjutnya.

Lantas, apa alasan Kapolda Sulteng sebut kasus tersebut sebagai persetubuhan anak bukan pemerkosaan? Lanjutkan membaca di halaman berikutnya.

Alasan Kapolda Sulteng Gunakan Istilah 'Persetubuhan Anak', Bukan Pemerkosaan

Keluarga Korban Persetubuhan Anak di Sulteng Dapat Ancaman dari Pelaku, Ini Kata LPSK/Foto: Getty Images/markgoddard

Alasan Kapolda Sulteng Gunakan Istilah 'Persetubuhan Anak', Bukan Pemerkosaan

Menurut Agus, alasan dia menggunakan istilah 'persetubuhan' bukan 'pemerkosaan' karena mengacu pada aturan hukum yang berlaku.

"Mengapa? Karena apabila kita mengacu pada istilah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP ini secara jelas dinyatakan bahwa unsur yang bersifat konstitutif di dalam kasus pemerkosaan adalah adanya tindakan kekerasan atau pun ancaman kekerasan, memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan," tegasnya, dilansir dari detikNews.

Peristiwa itu, papar Agus, terjadi dalam kurun waktu April 2022 hingga Januari 2023, di mana ada 11 orang pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap korban, termasuk kepala desa (kades) dan oknum anggota Brimob.

Perbuatan itu disebut Agus tidak terjadi bersama-sama sehingga menurutnya istilah pemerkosaan bergiliran tidaklah tepat.

"Untuk diketahui bersama bahwa kasus yang terjadi bukanlah perkara atau kasus pemerkosaan ataupun rudapaksa apalagi sebagaimana kita maklumi bersama beberapa waktu yang lalu ada yang menyampaikan pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang secara bersama-sama, saya ingin meluruskan penggunaan istilah itu," ucap Agus.

Kapolda Sebut Modus Operandi Bukan dengan Kekerasan, Melainkan Bujuk Rayu hingga Iming-Iming Uang

Ilustrasi/ Foto: Getty Images/iStockphoto/Serghei Turcanu

Menurut Agus, dalam kasus tersebut tidak ada unsur kekerasan, ancaman, ataupun ancaman kekerasan, termasuk juga pengancaman terhadap korban.

"Dalam perkara ini tidak ada unsur kekerasan, ancaman, ataupun ancaman kekerasan termasuk juga pengancaman terhadap korban. Dalam kaitan dengan dilakukan secara bersama-sama, dari pemeriksaan pun sudah jelas dan tegas bahwa tindak pidana ini dilakukan berdiri sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara bersama-sama," ucap Agus, dikutip dari detikNews.

Agus juga menjelaskan bahwa modus operandi yang digunakan para pelaku bukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, melainkan dengan bujuk rayu, tipu daya, iming-iming akan diberikan sejumlah uang.

"Modus operandi yang digunakannya pun bukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, melainkan dengan bujuk rayu, tipu daya, iming-iming akan diberikan sejumlah uang, akan diberikan sejumlah barang baik itu berupa pakaian, handphone, bahkan ada di antara pelaku yang berani menjanjikan akan bertanggung jawab jika korban sampai dengan hamil," tambahnya.