Mengenal Cereese Qusba dan Sophia Dasser, Jurnalis Mahasiswa di Balik Terungkapnya Kasus Cornell University

Kasus dugaan kekerasan seksual di Cornell University, Amerika Serikat, yang dilaporkan terjadi pada Oktober 2024, kembali menjadi sorotan setelah Jane Doe mengajukan gugatan perdata pada September 2026. Dalam gugatan tersebut, ia menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang dinilai berkaitan dengan kasus yang dialaminya.

Di tengah perhatian publik terhadap perkara ini, dua jurnalis mahasiswa dari surat kabar kampus The Cornell Daily Sun, Cereese Qusba dan Sophia Dasser, turut menjadi sorotan. Qusba menelusuri kasus tersebut selama hampir dua tahun, sementara Dasser memimpin redaksi dalam mengambil keputusan editorial yang mengundang perdebatan.

Kisah keduanya kemudian diangkat oleh The New York Times. Lantas, siapa Cereese Qusba dan Sophia Dasser, dan bagaimana peran mereka dalam memberitakan kasus tersebut? Berikut profilnya.

Latar Belakang Kasus

Ilustrasi/Foto: Ilustrasi dari Rajulur Rasyid

Melansir laman The Cut, kasus yang juga dikenal dengan sebutan “Cornell Seven” ini bermula dari laporan dugaan kekerasan seksual di rumah fraternity Chi Phi, Cornell University, pada Oktober 2024. Seorang mahasiswi, yang kemudian menggunakan nama Jane Doe dalam dokumen hukum, mengaku mengalami kekerasan seksual yang melibatkan sejumlah anggota organisasi tersebut.

Pada November 2024, Cornell University Police Department mengumumkan penyelidikan terkait laporan dugaan kekerasan seksual dan penggunaan narkoba di lokasi tersebut. Namun, selama hampir dua tahun, perkembangan kasus ini tidak banyak diketahui publik.

Namun, setelah perhatian publik terhadap kasus tersebut mereda, penanganannya tidak banyak diketahui masyarakat. Situasi ini kemudian dipersoalkan kembali ketika Jane Doe mengajukan gugatan perdata pada September 2026, termasuk terkait transparansi investigasi dan sanksi yang dijatuhkan pihak kampus.

Di tengah perkembangan itulah, Cereese Qusba dan tim redaksi The Cornell Daily Sun menerbitkan laporan investigasi yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Pemberitaan mereka kemudian membantu membawa kasus tersebut ke perhatian nasional dan mendorong diskusi lebih luas mengenai respons berbagai pihak terkait terhadap dugaan kekerasan seksual.

Perkembangan kasus ini berlanjut pada awal Oktober 2026, ketika Gubernur New York Kathy Hochul menunjuk Jaksa Agung negara bagian Letitia James sebagai jaksa khusus untuk menangani penyelidikan pidana. Namun, melansir ABC News, penunjukan ini juga menuai keberatan dari pengacara salah satu mahasiswa yang disebut dalam gugatan, yang menilai pernyataan publik James berisiko memengaruhi independensinya. Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan belum ada dakwaan pidana yang diajukan.

Cereese Qusba

Cereese Qusba/Foto: Tangkap Layar YouTube.com/CNN

Melansir The Cornell Daily Sun, Cereese Qusba merupakan mahasiswa di College of Arts and Sciences, Cornell University. Ia pernah menjabat sebagai editor berita di Dewan Redaksi ke-143 dan kini menjadi editor senior di Dewan Redaksi ke-144. Ia berusia 22 tahun ketika kisah peliputannya mengenai dugaan kekerasan seksual di rumah fraternity Chi Phi mendapat perhatian luas pada September 2026.

Perhatian Qusba terhadap kasus tersebut bermula pada akhir 2024, ketika komunitas kampus menerima pemberitahuan mengenai laporan dugaan kekerasan seksual di rumah Chi Phi. Meski perhatian terhadap kasus itu perlahan mereda, ia masih merasa ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab.

Qusba kemudian menghubungi Jane Doe, perempuan yang mengajukan gugatan dalam kasus tersebut, serta pengacaranya. Ia juga menelusuri kebijakan universitas dan mewawancarai pihak administrasi kampus mengenai cara mereka menangani dugaan pelanggaran serta menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa.

Proses investigasi itu berlangsung selama hampir 23 bulan. Ketika Jane Doe mengajukan gugatan perdata pada September 2026, Qusba telah mengumpulkan informasi dan membangun komunikasi dengan sumber-sumber terkait

Menurut laporan The New York Times, Qusba bahkan tetap mendorong agar kasus itu menjadi perhatian redaksi ketika sedang menjalani studi di Sydney. Ia menghubungi Sophia Dasser, yang baru saja mengambil alih posisi pemimpin redaksi pada awal 2026, dan menyampaikan keinginannya agar kasus tersebut menjadi fokus pemberitaan surat kabar kampus.

Sophia Dasser

Sophia Dasser/Foto: Tangkap Layar YouTube.com/Cornell Arts and Sciences

Berbeda dari Qusba yang berfokus pada investigasi, Sophia Dasser berperan dalam menentukan bagaimana hasil peliputan tersebut disampaikan kepada publik. Dasser merupakan pemimpin redaksi The Cornell Daily Sun untuk periode 2026 dan mahasiswa Cornell yang mempelajari ilmu komputer serta filsafat.

Sebelum menjadi pemimpin redaksi, perempuan berhijab ini menjabat sebagai editor opini. Pengalamannya di bidang tersebut turut membentuk pendekatannya terhadap isu-isu yang berkaitan dengan keadilan sosial, etika, dan kelompok yang kurang mendapat perhatian.

Setelah laporan Qusba diterbitkan pada September 2026, Dasser dan tim redaksi menghadapi keputusan editorial yang tidak sederhana. Mereka memutuskan untuk menerbitkan nama tujuh mahasiswa yang disebut sebagai tergugat dalam gugatan perdata tersebut, termasuk dalam edisi cetak surat kabar dan editorial yang menyertainya.

Keputusan itu diambil dengan kesadaran bahwa para mahasiswa tersebut belum didakwa secara pidana. Menurut laporan The New York Times, tim redaksi bahkan berkonsultasi dengan pengacara sebelum memutuskan untuk menerbitkan nama-nama tersebut.

Editorial yang terbit pada September 2026 itu menggunakan judul “Cornell Won’t Listen, We Will”. Pesan tersebut menyoroti tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Bagi Dasser, independensi pers mahasiswa memiliki arti penting ketika isu yang diberitakan menyangkut institusi tempat para jurnalis itu sendiri menempuh pendidikan. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab utama surat kabar tersebut adalah meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Meski demikian, keputusan menerbitkan nama-nama dalam perkara yang belum diputus pengadilan juga memunculkan risiko hukum.