Mengintip Upaya China dalam Atasi Ketidaksetaraan Gender di Tempat Kerja

Badan legislatif tertinggi China telah mengesahkan amandemen Undang-Undang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan dalam upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender di negara tersebut. Menurut pernyataan di situs web Kongres Rakyat Nasional China, undang-undang yang direvisi itu akan membuat pemerintah mengambil tindakan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Seperti dilansir dari Women's Agenda, amandemen tersebut akan menghentikan larangan promosi karyawan perempuan karena menikah, hamil, cuti hamil, dan keadaan lain di tempat kerja mulai tahun ini. Undang-undang tersebut juga akan mewajibkan pejabat di tingkat bawah departemen pemerintah untuk melaporkan dugaan penculikan atau perdagangan perempuan secara tepat waktu kepada polisi.

Ilustrasi/Foto: Freepik.com/makistock

Berita tentang amandemen terbaru ini datang seminggu setelah Partai Komunis mengumumkan keanggotaan pria di Politbiro China, yaitu kelompok terkuat kedua pemerintah dan badan pembuat kebijakan eksekutifnya. Zang Tiewei, juru bicara Komisi Urusan Legislatif Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, mengatakan amandemen tersebut akan memungkinkan pemerintah daerah memperkuat perlindungan hak-hak perempuan.

"Revisi tersebut didasarkan pada penelitian mendalam dengan fokus pada penyelesaian masalah pelik di bidang hak-hak perempuan. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional telah mendengarkan laporan Badan Kerja Hukum Kongres Rakyat Nasional tentang pekerjaan review pengajuan setiap tahun, memperkuat penelitian tentang masalah konstitusi yang terlibat dalam pekerjaan review pengajuan, dan menjaga kesatuan supremasi hukum di negara ini," kata Zang.

Ilustrasi/Foto: Freepik.com/makistock

Zang menambahkan draf yang diajukan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan kepada Komite Tetap mengusulkan enam perubahan besar termasuk implementasi. Rancangan amandemen yang sebelumnya diajukan melarang pengusaha menyatakan preferensi gender dalam iklan pekerjaan atau menanyakan pelamar perempuan tentang status perkawinan atau kehamilan mereka.

Ilustrasi/Foto: Freepik.com/pressfoto

Draft tersebut juga menginstruksikan perusahaan guna menyiapkan strategi untuk mencegah, menyelidiki, dan menanggapi keluhan yang berkaitan dengan masalah ini, meskipun tidak menyebutkan konsekuensi hukum apa pun karena gagal melakukannya. Zang berharap amandemen terbaru ini akan secara aktif menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh penyesuaian kebijakan reproduksi, memberikan dukungan bagi perempuan untuk menyeimbangkan kesuburan dan karier dengan lebih baik, serta fokus pada optimalisasi lingkungan perkembangan perempuan.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!