Daftar Negara yang Bebaskan Pajak Pembalut

Beberapa waktu belakangan ini, isu terkait pembalut yang dikenakan pajak di Indonesia mendadak memicu gelombang kritik dari masyarakat, terutama kalangan perempuan. Kebijakan penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk kebersihan kewanitaan ini dinilai sangat tidak adil karena menganggap pembalut sebagai barang sekunder atau sekadar kebutuhan gaya hidup.

Padahal, menstruasi adalah proses biologis alami yang dialami perempuan setiap bulannya, sehingga akses terhadap alat kebersihan menstruasi merupakan kebutuhan esensial untuk menjaga kesehatan kita. Selain itu, penerapan pajak pada pembalut tentu berpotensi menambah beban finansial masyarakat, terutama bagi perempuan yang berpenghasilan terbatas.

Kondisi ketimpangan ini mempertegas fakta bahwa period poverty atau kemiskinan menstruasi masih menjadi ancaman nyata bagi jutaan perempuan di seluruh dunia. World Bank mencatat bahwa sekitar 500 juta perempuan dan anak perempuan yang mengalami menstruasi di seluruh dunia, kesulitan mengelola menstruasi yang sering kali dikarenakan tidak mampu mengakses alat menstruasi.

Di saat Indonesia masih membebani perempuan dengan pajak atas kebutuhan dasar ini, banyak negara di dunia justru telah mengambil langkah progresif untuk menghapus atau membebaskan pajak produk menstruasi. Negara mana saja? Berikut 8 di antaranya sebagaimana telah dilansir dari Context News.

1. Kenya

Pajak pembalut di Kenya dihapus sejak 2004/Foto: Pexels.com/Polina Zimmerman

Kenya menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi menghapuskan pajak untuk produk pembalut dan tampon pada tahun 2004. Langkah berani ini diambil setelah pemerintah menyadari bahwa pajak tambahan membuat harga alat kebersihan menstruasi tidak terjangkau bagi sebagian besar perempuan berpenghasilan rendah dan anak sekolah di daerah terpencil.

Tidak berhenti pada penghapusan pajak, pemerintah Kenya juga mengalokasikan anggaran tahunan untuk membagikan pembalut secara gratis di sekolah-sekolah publik. Program ini bertujuan membantu anak perempuan tetap mengikuti kegiatan belajar tanpa harus terkendala keterbatasan akses terhadap produk menstruasi.

2. Skotlandia

Hak memperoleh pembalut gratis di Skotlandia/Foto: Pexels.com/karola g

Skotlandia mengambil langkah lebih jauh dengan menjamin akses gratis terhadap produk menstruasi. Melalui Period Products (Free Provision) (Scotland) Act 2021, Skotlandia menjadi negara pertama di dunia yang melindungi hak masyarakat untuk memperoleh produk menstruasi secara gratis melalui undang-undang.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 15 Agustus 2022 dan mewajibkan pemerintah daerah serta penyelenggara pendidikan menyediakan produk menstruasi bagi siapa pun yang membutuhkannya.

Pembalut dan produk menstruasi lainnya bisa didapatkan melalui berbagai tempat yang telah ditentukan, seperti sekolah, perguruan tinggi, pusat komunitas, dan fasilitas publik. Penyediaannya juga harus memperhatikan kemudahan akses serta kenyamanan penerima agar tidak menimbulkan rasa malu atau diskriminasi.

3. Austria

Austria bebaskan pajak produk menstruasi pada 2026/Foto: Magnific.com/magnific

Austria termasuk negara Eropa yang mengambil langkah baru dalam kebijakan pajak produk menstruasi. Sebelumnya, negara ini telah menurunkan tarif PPN produk sanitasi menstruasi menjadi 10% sejak Januari 2021.

Namun, pemerintah Austria kemudian menetapkan kebijakan yang lebih luas dengan menghapus PPN atas produk menstruasi mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini berlaku untuk berbagai produk, seperti pembalut, pantyliner, tampon, menstrual cup, celana menstruasi, hingga pembalut kain yang bisa digunakan kembali.

Keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi beban pengeluaran perempuan sekaligus meningkatkan akses terhadap produk kesehatan dan kebersihan. Pemerintah Austria juga menyoroti hubungan kebijakan ini dengan upaya mengatasi period poverty serta memperkuat kesetaraan gender.

4. Australia

Australia hapus GST atas pembalut/Foto: Pexels.com/SHVETS production

Setelah melalui perjuangan aktivisme yang panjang selama lebih dari 18 tahun, Australia secara resmi membebaskan produk menstruasi dari Goods and Services Tax (GST) sebesar 10% sejak 1 Januari 2019. Sebelumnya, kebijakan pajak Australia dikritik karena mengkategorikan pembalut sebagai barang non-esensial, sementara sejumlah produk lain justru mendapatkan pengecualian pajak.

Kebijakan tersebut mencakup berbagai kebutuhan sanitasi, seperti pembalut, tampon, menstrual cup, pantyliner, dan pakaian dalam menstruasi. Australian Taxation Office (ATO) menjelaskan bahwa produk-produk tersebut termasuk kategori barang bebas GST.

5. Malaysia

Malaysia bebaskan pajak penjualan pembalut/Foto: Pexels.com/Polina Zimmerman

Negara tetangga kita, Malaysia, telah mendahului langkah progresif dalam urusan kebijakan kebersihan kewanitaan. Pemerintah Malaysia secara resmi menghapuskan Goods and Services Tax (GST) serta Sales and Service Tax (SST) untuk pembalut dan tampon sejak akhir tahun 2018.

Kebijakan ini diambil oleh Pemerintah Malaysia demi merespons tuntutan publik dan menjamin harga produk sanitasi tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini disambut positif karena perempuan tidak lagi perlu menanggung pajak penjualan atas produk menstruasi yang mereka butuhkan secara rutin.