Beauties, kamu sudah tahu belum kalau demokrasi kita sedang menghadapi ujian besar? Baru-baru ini, putusan MK bikin gempar dengan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan No.60/PUU-XXII/2024.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lalu menentang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Revisi UU Pilkada ini dilakukan tepat satu hari setelah mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024.
Dilansir dari CNN Indonesia, ada beberapa perubahan yang disahkan DPR dalam RUU Pilkada. Pertama, soal syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pemilu sebelumnya.
Kedua, soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7. Baleg memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) dibandingkan MK. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih.
Hanya butuh waktu kurang dari tujuh jam bagi Baleg DPR untuk menyepakati RUU Pilkada, netizen menganggap aksi 'sat-set' DPR ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan demokrasi Indonesia. Pada Kamis (23/8), DPR mengumumkan batal mengesahkan RUU Pilkada pada Rapat Paripurna. Oleh karenanya, DPR pun tunduk ke Putusan MK.
Nah, Beauties, ini jadi momen penting buat kamu untuk semakin melek politik. Kenapa? Karena keputusan-keputusan seperti ini akan berdampak langsung pada masa depan kita. Kalau kita diam saja, bisa jadi demokrasi yang kita banggakan selama ini justru semakin tergerus. Jadi, yuk, simak alasan kenapa Gen Z harus lebih peka dan aktif dalam dunia politik!