sign up SIGN UP

Hina Pemerintah di Medsos Dihukum 4 Tahun Penjara, Ini Sederet Pasal Kontroversial RKUHP yang Jadi Sorotan

Nadya Quamila | Beautynesia
Senin, 20 Jun 2022 16:30 WIB
Hina Pemerintah di Medsos Dihukum 4 Tahun Penjara, Ini Sederet Pasal Kontroversial RKUHP yang Jadi Sorotan
caption
Jakarta -

Beauties, masih ingatkah dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sempat menggegerkan masyarakat di tahun 2019 lalu? Kini, RKHUP kembali menjadi perbincangan. Pasalnya, pemerintah dan DPR berencana mengesahkan Rancangan KUHP bulan depan. Namun hingga saat ini, belum ada transparansi; publik masih belum bisa mengakses draf RKUHP tersebut.

Selain itu, salah satu yang menjadi sorotan dan kontroversi adalah pasal-pasal yang ada di RKUHP, salah satunya yang mengatur soal ancaman pidana 4 tahun apabila menghina pemerintah di media sosial

RKUHP: Hina Pemerintah di Medsos Dihukum 4 Tahun Penjara

Aturan yang mengatur tentang ancaman bagi yang menghina pemerintah tertuang dalam Pasal 249. Dikutip detikcom dari draf RKUHP yang didapat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), begini bunyinya:

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Kerusuhan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara.

Ilustrasi media sosial InstagramIlustrasi media sosial Instagram/ Foto: istockphoto.com/stockcam

Namun, hukuman dinaikkan menjadi 4 tahun penjara bila penghinaan dilakukan lewat media sosial atau menyebarkannya hingga diketahui oleh umum. Dilansir dari detikcom, hal itu diatur dalam pasal 241 yang berbunyi:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Sederet Pasal Kontroversial RUKHP: Pemidanaan Aborsi hingga Pasal Gelandangan

Ada sederet pasal dalam RKUHP yang dianggap melanggar HAM, mengancam kebebasan berpendapat, hingga dinilai menjadi bentuk kemunduran hukum dan sistem demokrasi di Indonesia. Selain pasal soal menghina pemerintah, masyarakat juga menyoroti beberapa pasal yang kontroversial, misalnya pasal pemidanaan aborsi dan pasal gelandangan.

Pasal pemidanaan aborsi dinilai berpotensi dapat mengkriminalisasi korban kekerasan seksual lainnya karena hanya mengecualikan korban perkosaan. Padahal, seperti dijelaskan LBH Jakarta melalui akun Instagram @lbh_jakarta, korban kekerasan seksual lainnya juga berpotensi mengalami kehamilan, misal korban perbudakan seksual dan eksploitasi seksual. 

Abortion document near a gavel.  Stock image of justice and law.Aborsi/ Foto: Getty Images/iStockphoto/hidesy

Lalu soal pasal tentang gelandangan atau orang yang bergelandang  di jalan atau tempat umum. Berdasarkan RKUHP tahun 2019, pasal ini mengancam gelandangan dengan denda sebesar Rp1 juta dan penjara paling lama 3 bulan.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 34 ayat (1), fakir miskin dan anak terlantar mestinya dipelihara oleh negara. Pasal ini menuai kontroversi karena justru berpotensi mengkriminalisasi kelompok miskin dan tertindas.

Berikut 14 isu kontroversial pemidanaan lainnya yang diakomodasi dalam RKUHP, dilansir dari detikNews:

1. Isu terkait the living law atau hukum pidana adat (Pasal 2)
2. Isu terkait pidana mati (Pasal 200)
3. Isu terkait penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden (Pasal 218)
4. Isu terkait tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib (Pasal 252)
5. Isu terkait unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih (Pasal 278-279)
6. Isu terkait tindak pidana contempt of court (Pasal 281)
7. Isu terkait penodaan agama (Pasal 304)
8. Isu terkait penganiayaan hewan (Pasal 342)
9. Isu terkait alat pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan (Pasal 414-416)
10. Isu terkait penggelandangan (Pasal 431)
11. Isu terkait aborsi (Pasal 469-471)
12. Isu terkait perzinaan (Pasal 417)
13. Isu terkait kohabitasi (Pasal 418)
14. Isu terkait perkosaan (Pasal 479)

Pemerintah Tidak Transparan soal RKUHP

Hingga saat ini draf RKUHP terbaru belum bisa diakses publik, yang semakin menyulut protes dari masyarakat. Alasan Kemenkumham belum bisa menyebarluaskan draf RKUHP tersebut karena Kemenkumham masih menggodok RKUHP hasil perbaikan bersama Komisi III DPR.

Dengan absennya akses atau sosialisasi draf RKUHP ke masyarakat, sebenarnya sudah melanggar Undang-Undang. Sebab menurut Undang-Undang No 12 Pasal 5 Tahun 2011, disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, di mana salah satunya mencakup keterbukaan.

Dosen Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Herlambang P Wiratraman berpendapat bahwa pasal tentang ancaman pidana bagi penghina pemerintah itu justru dinilai bentuk kemunduran hukum.

"Saya kira ini jauh di bawah hukum hak asasi internasional, terutama pengaturan kebebasan tentang ekspresi. Tentu pengaturan yang seperti itu akan berdampak luas terhadap upaya melindungi kebebasan sipil," kata Herlambang, dikutip dari detikNews.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!

(naq/naq)

Our Sister Site

mommyasia.id