Menurut WALHI, Banjir di Jawa Tengah karena Krisis Ekologis Sejak Lama

Beberapa waktu lalu, sejumlah wilayah di Jawa Tengah kembali menghadapi bencana banjir dan tanah longsor. Wilayah yang terdampak signifikan adalah kawasan Muria Raya yang meliputi kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara.

Curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang menjadi pemicu langsung bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat curah hujan di wilayah Muria Raya berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Kondisi tersebut akhirnya meningkatkan risiko banjir, longsor, hingga sungai-sungai lokal yang berhulu di kawasan Muria meluap.

Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bahwa banjir di Jawa Tengah bukan sekadar akibat hujan ekstrem, tapi juga kegagalan infrastruktur pengendali banjir. Simak selengkapnya di sini, Beauties!

WALHI: Bencana di Jawa Tengah Telah Jadi Agenda Tahunan

Banjir Pati/Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

Dalam kajiannya berjudul “Kajian Cepat Merespon Bencana Ekologis Tahunan di Jawa Tengah: Antara Peringatan Dini dan Kegagalan Mitigasi Negara” yang dipublish pada Senin (19/1/2025), WALHI merinci kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Jawa Tengah dalam rentang waktu tiga tahun (2023-2025).

“Berdasarkan infografis BPBD Jawa Tengah. Pada tahun 2023, tercatat 132 kejadian banjir dan 126 kejadian tanah longsor. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan, dengan 37 kejadian banjir dan 18 kejadian tanah longsor. Namun, pada tahun 2025, frekuensi bencana kembali meningkat tajam, dengan 146 kejadian banjir dan 45 kejadian tanah longsor,” tulis WALHI.

“Dalam kurun waktu 2023 hingga 2025, bencana banjir dan longsor di Jawa Tengah menunjukkan pola yang konsisten, meluas, dan semakin destruktif, baik dari sisi wilayah terdampak maupun dampak sosial-ekologis yang ditimbulkan,” sambungnya.

WALHI mengatakan bencana di Jawa Tengah ini menjadi agenda tahunan dengan pola yang sama, tanpa upaya pemulihan.

"Bencana di Jawa Tengah ini telah menjadi agenda tahunan, dengan pola yang sama: kerusakan hulu, kegagalan tata kelola sungai dan pesisir, serta pendekatan penanganan yang reaktif dan berulang, tanpa upaya pemulihan ekologis yang mendasar," tulis dalam kajiannya. 

Analisis Temuan WALHI pada Bencana di Jawa Tengah

Banjir Kudus/Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

Ada 3 hal yang menjadi temuan WALHI pada bencana di Jawa Tengah, yakni sebagai berikut:

1. Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Menurut WALHI, kejadian banjir di Jawa Tengah umumnya mengikuti pola aliran Daerah Aliran Sungai (DAS), bergerak dari wilayah hulu yang berkelerengan tinggi menuju area cekungan yang relatif landai di bagian tengah hingga hilir.

Luasnya kejadian banjir yang terjadi pada wilayah DAS dengan status dipulihkan menunjukkan kondisi daerah tangkapan air di kawasan tersebut telah mengalami degradasi serius, sehingga tidak lagi mampu menampung dan menyimpan debit air hujan dalam jumlah besar. Kondisi ini menyebabkan limpasan air meningkat secara signifikan dan memperbesar risiko banjir di wilayah hilir.

2. Deforestasi dan Alih Fungsi Kawasan Hulu

Selanjutnya, masalah deforestasi atau penggundulan hutan dan alih fungsi kawasan hulu. Hal ini membuat air hujan dalam skala besar tidak tertampung, sehingga meningkatkan limpasan permukaan dan memperbesar risiko banjir di wilayah hilir.

Luasnya banjir yang terjadi di Kabupaten Brebes, Demak, Cilacap, dan Grobogan menandakan ekosistem hutan di wilayah hulu daerah-daerah tersebut telah mengalami degradasi serius akibat alih fungsi lahan dan deforestasi dalam skala yang luas. Selain itu, kerusakan struktur tanah turut memperparah kondisi daerah tangkapan air melalui peningkatan sedimentasi sungai, yang semakin mengurangi kapasitas tampung aliran air.

Berdasarkan data deforestasi, dalam sepuluh tahun terakhir (2014-2024) Jawa Tengah telah kehilangan tutupan hutan seluas ±11.179,766 hektare. Masifnya tekanan pada kawasan hutan di Jawa Tengah, baik pada hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, maupun kawasan konservasi yang berfungsi sebagai wilayah penyangga ekologis dan pengendali banjir di kawasan hulu.

3. Ekstraktivisme dan Tekanan terhadap Ruang Hidup

WALHI pun menyampaikan dalam kajiannya bahwa masifnya aktivitas industri ekstraktif yang berlangsung di berbagai kawasan di Jawa Tengah menjadi salah satu penyebabnya.

Aktivitas tersebut mencakup sektor pertambangan, perkebunan skala besar melalui Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta rencana dan pengembangan proyek panas bumi (geothermal) yang memiliki cakupan luasan relatif luas dan banyak berada di wilayah hulu serta kawasan lindung. Sederet kegiatan industri tersebut terindikasi kuat menjadi salah satu pemicunya, karena berkontribusi pada degradasi lahan dan deforestasi kawasan hutan, yang pada akhirnya melemahkan fungsi ekologis daerah tangkapan air.

Tuntutan WALHI Terhadap Banjir Berulang di Jawa Tengah

Banjir Pati/Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

Dalam kajiannya WALHI menyampaikan 4 tuntutan, yakni:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota terdampak harus segera melakukan mitigasi darurat berbasis dengan informasi dan prediksi BMKG, mengingat curah hujan tinggi diproyeksikan masih akan berlangsung hingga Dasarian ke-2 Februari 2026.

2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang dan perizinan, khususnya yang mendorong model pembangunan berbasis ekonomi ekstraktif di kawasan hulu dan daerah tangkapan air, termasuk dengan menghentikan dan membatasi proyek serta izin usaha yang cenderung merusak hutan, DAS, dan ekosistem penyangga banjir.

3. Mempercepat pemulihan dan perlindungan fungsi ekologis kawasan hulu dan DAS melalui rehabilitasi hutan, perlindungan kawasan lindung, serta penguatan peran masyarakat lokal, sebagai bagian dari pergeseran pendekatan mitigasi bencana dari solusi teknis-infrastruktur menuju pencegahan berbasis ekosistem dan keadilan ekologis.

4. Membangun kebijakan kebencanaan berbasis wilayah (regional) yang melihat keterhubungan ekologis antardaerah, terutama relasi hulu–hilir, agar penanganan bencana tidak lagi bersifat sektoral dan administratif semata.

Beauties, itu dia penilaian WALHI terhadap banjir berulang di Jawa Tengah. Bagaimana menurutmu?

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!