STATIC BANNER
160x600
STATIC BANNER
160x600
BILLBOARD
970x250

RKUHP Disahkan, Penyebar Berita Bohong Bisa Dipenjara 6 Tahun atau Denda Rp500 Juta

Nadya Quamila | Beautynesia
Kamis, 08 Dec 2022 12:00 WIB
RKUHP Disahkan, Penyebar Berita Bohong Bisa Dipenjara 6 Tahun atau Denda Rp500 Juta

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru saja disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR dan pemerintah pada Selasa (6/12).

Jauh sebelum disahkan, banyak aksi protes dan penolakan dari berbagai pihak terhadap RKUHP. Sebab, terdapat pasal-pasal yang dianggap bermasalah dan berpotensi menjadi alat kriminalisasi hingga mengancam kebebasan demokrasi dan berpendapat.

Salah satu pasal di RKUHP yang dinilai bisa menyasar pers dan pekerja media adalah soal penyiaran, penyebarluasan berita atau pemberitahuan yang diduga bohong. Jika seseorang menyebarkan berita bohong dan memicu kerusuhan, dapat dipenjara paling lama 6 tahun atau denda Rp500 juta.

Berita HoaksIlustrasi/ Foto: Freepik.com

Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 263 Ayat 1. Berikut isinya:

"Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V," demikian bunyi Pasal 263 Ayat 1.

Kemudian, di ayat selanjutnya juga dikatakan setiap orang yang menyebarkan berita yang diduga bohong dan dapat menimbulkan kerusuhan, maka bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda Rp200 juta.

"Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan, padahal patut diduga berita bohong dan dapat memicu kerusuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 atau denda Rp200 juta," demikian bunyi Pasal 263 Ayat 2.

Massa demo tolak RKUHP tiba di DPR.Massa demo tolak RKUHP tiba di DPR./ Foto: Massa demo tolak RKUHP tiba di DPR. (Adrial Akbar/detikcom)

Tak hanya perihal menyebarkan berita bohong atau yang diduga bohong, RKUHP ini juga memuat ketentuan penyiaran berita yang dianggap tidak pasti dan berlebihan. Seseorang yang membuat dan menyebarkan berita tersebut dapat dipenjara 2 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta, sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.

Hal itu tertuang dalam pasal 264.

"Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," demikian bunyi pasal 264.

Pasal tersebut mendapat sorotan dari Koalisi Masyarakat Sipil karena dapat digunakan untuk mengkriminalisasi dan membungkam kebebasan pers.

"Terlebih aturan tentang pemberitaan telah diatur melalui mekanisme UU Pers yang kewenangannya ada di bawah Dewan Pers," kata mereka.

Meski sudah disahkan di 6 Desember 2022 lalu, RKUHP baru bisa berlaku efektif pada 2025 mendatang karena harus mengalami masa transisi 3 tahun.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!

(naq/naq)
Komentar
0 Komentar TULIS KOMENTAR
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama memberikan komentar.

RELATED ARTICLE