Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Tuai Pro-Kontra hingga Muncul Petisi Penolakan

Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, diusulkan menjadi pahlawan nasional. Hal ini menuai komentar pro dan kontra dari masyarakat.

Baru-baru ini, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) mengusulkan sepuluh nama tokoh Indonesia yang akan ditetapkan menjadi pahlawan nasional tahun ini. Dari sepuluh nama tersebut, ada dua nama yang pernah menjabat jadi presiden Indonesia, yaitu Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Namun, usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional rupanya menuai pro-kontra dari masyarakat. Sementara itu, Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, alur pengusulan Soeharto sebagai pahlawan dimulai dari masyarakat melalui seminar hingga pendapat sejarawan.

"Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional," ujarnya usai menghadiri halalbihalal Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Senin (21/4), dilansir daari CNN Indonesia.

Tanggapan Istana yang Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi/Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Istana Prasetyo Hadi menilai bahwa mantan kepala negara diusulkan menjadi pahlawan nasional adalah hal yang wajar.

"Saya kira kalau kami merasa bahwa, apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita," ujarnya di komplek Istana Kepresidenan, Senin (21/4), dilansir dari CNN Indonesia.

Ia berharap masyarakat dapat melihat kebaikan Soeharto selama memimpin Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa setiap presiden pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

"Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa," ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Saifullah Yusuf. Menurutnya, pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto dan Gus Dur adalah bentuk mengingat jasa-jasa baiknya.

"Kita mempertahankan nilai-nilai yang baik sambil kita juga mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi yang baik, yang lama kita mempertahankannya. Yang jelek ya nggak usah diteruskan," kata dia, dilansir dari detikNews.

"Setelah dievaluasi, ya sudahlah. Mungkin kekurangan, kekeliruannya harus kita terima sebagai bagian dari perjalanan bangsa ini. Tetapi jasa-jasa baiknya itu juga enggak boleh kita lupakan. Lebih enak gitu aja. Jadi kan sejarah sudah mencatat. Ya sudah lah, biar nanti bisa jadi inspirasi bagi generasi yang akan datang," sambungnya.

Protes Keras dari Masyarakat soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Protes Keras dari Masyarakat soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional/Foto: X/KontraSupdates

Di sisi lain, sejumlah pihak menentang keras usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional tahun ini. Alasannya, ada banyak peristiwa dan kebijakan di era kepemimpinan Soeharto yang dinilai menimbulkan sejarah kelam di Indonesia.

Menurut Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Agus Suwignyo, M.A., Soeharto memang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk dijaadikan sebagai pahlawan nasional. Namun, menurutnya, masyarakat tidak bisa mengabaikan soal fakta sejarah dan kontroversi presiden Soeharto di era 1965.

“Kalau melihat kriteria dan persyaratan sebagai pahlawan nasional, nama Soeharto memang memenuhi kriteria tersebut. Namun tidak bisa juga mengabaikan fakta sejarah dan kontroversinya di tahun 1965,” ujar Agus, Kamis (17/4), dikutip dari laman resmi UGM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, kata Agus Suwignyo, seseorang yang diajukan untuk mendapat gelar tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus. Beberapa di antaranya adalah berkontribusi secara nyata sebagai pemimpin atau pejuang, serta tidak pernah mengkhianati bangsa.

Menurut Agus, Soeharto diakui memiliki peran besar ketika memperjuangkan kemerdekaan. Sepanjang meniti karier militer, Soeharto pernah bergabung dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang berhasil merebut Kota Yogyakarta dari cengkraman kolonial. Kemudian pada tahun 1962, Soeharto naik menjadi Panglima Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat. Peran penting Soeharto di berbagai pergerakan militer membuktikan pengaruh kuat dalam kemerdekaan.

“Cara pandang sejarah terhadap Soeharto ini tidak bisa hitam putih. Sebagai pahlawan nasional, tidak bisa mengabaikan fakta sejarah. Tapi tidak bisa juga mengabaikan kontribusinya dalam kemerdekaan,” papar Agus.

Dari sisi kontribusi pada kemerdekaan, diakui Agus, memang tidak ada masalah. Namun penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional akan memunculkan sudut pandang kritis, bagaimana seseorang yang pernah menjadi pemimpin dalam kejahatan HAM dan represi kebebasan pers diberi gelar pahlawan.

Oleh karena itu, Agus menyarankan perlu adanya pengkhususan dan kategorisasi jika tetap memberikan gelar pahlawan nasional pada Soeharto. “Penulisan sejarah itu harus memperhatikan konteks, ya. Jadi semisal ada kategori pahlawan nasional dalam bidang tertentu, sehingga bisa diberikan gelar namun dalam konteks dan catatan,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Sejarawan UGM Sri Margana, seorang pahlawan nasional menurut definisi undang-undang tidak boleh cacat moral dan politik sepanjang hidupnya.

Ia menyebut riset-riset tentang sejarah politik Orba menunjukkan rezim Soeharto banyak melakukan pelanggaran HAM berat.

"Bahkan pemerintahannya berakhir dengan banyak skandal dan diberhentikan secara paksa melalui people power. Jadi bisa menilai sendiri, apakah ia pantas atau tidak menjadi seorang pahlawan nasional," kata Sri saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (22/4).