Taliban telah mengeluarkan perintah untuk melarang staf perempuan Afghanistan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bekerja di seluruh negeri. Hal ini membuat jutaan rumah tangga yang bergantung pada operasi kemanusiaan badan global tersebut semakin rentan pada risiko tambahan saat Taliban terus menghapuskan hak-hak perempuan secara sistematis.
"Rekan-rekan kami di lapangan di misi PBB di Afghanistan, The United Nations Mission to Afghanistan (UNAMA), menerima perintah dari otoritas de facto yang melarang anggota staf nasional perempuan PBB untuk bekerja," ungkap Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, dikutip dari CBS News.
"Kami masih melihat bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi operasi kami di negara ini dan kami mengharapkan lebih banyak pertemuan dengan otoritas de facto besok di Kabul di mana kami mencoba mencari kejelasan," lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melihat larangan perempuan Afghanistan yang bekerja untuk PBB di negara mereka sebagai "tidak dapat diterima dan sejujurnya, tidak dapat dibayangkan", katanya.
Staf perempuan PBB di provisi timur Nangarhar dilaporkan telah dilarang bekerja.
"Staf nasional PBB [pria dan perempuan] tidak akan datang ke kantor PBB selama 48 jam karena ancaman penegakan larangan staf nasional perempuan sehubungan dengan penegakan mulai hari ini di Jalalabad," kata seorang pejabat senior PBB kepada Reuters, mengacu pada ibu kota Nangarhar.
Keadaan di Afghanistan disebut sebagai krisis kemanusiaan paling parah di dunia, dengan 28,3 juta orang membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Dari 28,3 juta orang yang membutuhkan, 23 persen adalah perempuan dan 54 persen adalah anak-anak. Mengingat aturan ketat di bawah Taliban tentang pemisahan gender, staff perempuan PBB telah memainkan peran penting dalam menjangkau rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan.