sign up SIGN UP

Kilas Balik, Ini Alasan Mengapa Aceh Ditetapkan Sebagai 'Daerah Istimewa'

Rini Apriliani | Selasa, 10 Aug 2021 20:00 WIB
Kilas Balik, Ini Alasan Mengapa Aceh Ditetapkan Sebagai 'Daerah Istimewa'
caption
Jakarta -

Aceh, provinsi yang terletak paling barat dari Sumatra ini memiliki keunikan tersendiri. Dimana ia menjadi daerah kedua yang ditetapkan sebagai daerah istimewa, setelah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jika Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa pada tahun 1945, sedangkan Aceh baru ditetapkan pada tahun 1959 silam. Sudah 62 tahun berlalu, tapi sudahkah kamu tahu mengapa Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa?

Kilas balik sejarah singkatnya di sini yuk, Beauties!

Masjid Raya Baiturrahman di Banda AcehMasjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh/ Foto: (Syanti/detikcom)

Sebelum ditetapkan sebagai daerah istimewa, provinsi Aceh mempunyai cerita sejarah yang cukup panjang. Dilansir dari acehprov.go.id, kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status.

Pada masa revolusi kemerdekaan, Keresidenan Aceh pada awal tahun 1947 berada di bawah daerah administrative Sumatra Utara. Sehubungan dengan adanya agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia, Keresidenan Aceh, Langkat, dan Tanah Karo ditetapkan menjadi Daerah Militer yang berkedudukan di Kutaradja (Banda Aceh sekarang) dengan Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Walau sudah dibentuk Daerah Militer namun keresidenan masih dipertahankan. 5 April 1948 ditetapkan Undang-undang nomor 10 tahun 1948, yaitu membagi Sumatra menjadi tiga Provinsi Otonom, yang meliputi: Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan.

Provinsi Sumatra Utara meliputi Keresidenan Aceh. Selanjutnya pada akhir tahun 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Sumatra Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi provinsi Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh yang menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo kemudian diangkat menjadi Gubernur Provinsi Aceh.

Monumen Islam Samudera Pasai di Desa Beuringen, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. (ANTARA)Foto: Monumen Islam Samudera Pasai di Desa Beuringen, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. (ANTARA)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 provinsi Aceh kembali menjadi Keresidenan. Namun perubahan status ini menimbulkan gejola politik yang cukup hebat dan mengganggu banyak hal. Kemudian dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, yang dimana status provinsi Aceh menjadi Daerah Swatantra Tingkat I. Sempat terjadinya perubahan Gubernur provinsi Aceh, namun hal ini tidak membuat gejolak politik seluruhnya berakhir.

Demi menjaga stabilitas Nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama MISSI HARDI tahun 1959, dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan, dan pembangunan daerah Aceh. Hasil misi lalu ditindak lanjuti dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959.

Maka sejak tanggal 26 Mei 1959, Daerah Swatantra Tingkat I atau provinsi Aceh diberi status "Daerah Istimewa" dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan predikat sebagai Daerah Istimewa, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Status ini pun telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

(ria/ria)

Our Sister Site

mommyasia.id