5 Kabar Terbaru IKN, Rumah Dinas Menteri Seharga Rp14 M-Stanford Bangun Pusat Riset

Rumah Dinas Menteri di IKN Telan Rp14 M per Unit

2 Rumah Menteri di IKN Sudah Jadi/Dok. Kementerian PUPR

Pembangunan rumah dinas menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menelan anggaran sampai dengan Rp14 miliar per unit. Informasi ini terungkap ketika Ketua Komisi V DPR Lasarus mempertanyakan besaran anggaran pembangunan rumah jabatan menteri di IKN ke Kementerian PUPR.

Lasarus menilai anggaran Rp 519,06 miliar untuk membangun 36 unit rumah terlalu mahal kalau hanya untuk pembangunan. Jika dibagi, berarti satu unit rumah jabatan menteri di IKN seharga Rp14 miliar lebih.

"Ada pembangunan untuk perumahan kementerian sebanyak Rp 500 miliar untuk 36 rumah. Tadi kita coba hitung kalau Rp 4 juta saja per meter persegi itu luas bangunannya kurang lebih 3.200-an," kata Lasarus dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian PUPR, Rabu (25/1), dikutip dari detikFinance.

Lasarus pun mempertanyakan apakah anggaran tersebut sudah termasuk perabotan di dalamnya atau belum.

"IKN ini menjadi perhatian serius seluruh masyarakat Indonesia, apakah rumah menteri ini dibangun segitu mewah. Kalau 4 juta per meter persegi apakah sudah termasuk dengan interiornya?," ucapnya.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan anggaran yang disiapkan tersebut sudah termasuk perabotan di dalamnya. Dengan begitu rumah jabatan menteri di IKN siap huni.

Tanggapan Luhut Soal Rumah Menteri di IKN: Terlalu Kecil

2 Rumah Menteri di IKN Sudah Jadi/Dok. Kementerian PUPR/ Foto: Dok. Kementerian PUPR

Informasi terkait rumah dinas menteri di IKN dengan harga fantastis ini menuai kritik dari netizen di media sosial. Di sisi lain, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ternyata sempat kaget melihat rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur yang dibangun terlalu kecil.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Saking kecilnya, Basuki bilang Luhut sampai kaget melihat rumah menteri di IKN. Basuki menyebut Luhut melihat rumah di IKN terlalu kecil, dan meminta kalau bisa diperluas.

Namun, Basuki bilang rumah menteri tak bisa lagi diperbesar. Semua karena IKN mengusung konsep compact city.

"Tetapi dengan konsep compact city disesuaikan dengan desain pemenang sayembara," beber Basuki, dilansir dari detikFinance.

Otorita IKN Bantah Ada Penggusuran Rumah Warga Adat di IKN

Pembangunan tol di IKN/Foto: dok. istimewa/detikcom

Beberapa waktu lalu heboh soal adanya penggusuran rumah warga lokal atau warga adat secara paksa di sekitar wilayah IKN. Disebut bahwa Otorita IKN memberikan batas waktu selama 7 hari agar warga Pemaluan untuk segera angkat kaki dari tanah tempat mereka berpijak selama puluhan tahun.

Namun, hal tersebut dibantah oleh Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Otorita Ibu Kota Nusantara IKN, Alimuddin.

Menurutnya, dalam proses pengadaan lahan di IKN sudah dilakukan dengan cara sosialisasi dengan warga sekitar.

"Hak-hak adat dilindungi di IKN, tidak ada penggusuran semena-mena bahwa pembangunan akan terus berkembang? Iya. Tapi hak-hak masyarakat adat dilindungi, masyarakat adat semuanya dilindungi di IKN jadi tidak ada kesemena-menaan," tuturnya di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (14/3), dilansir dari detikFinance.

Dalam melakukan pembebasan lahan, kata Alimuddin, pihaknya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, yaitu bisa diganti dengan uang, diganti lahan, maupun melakukan resettlement kembali. Yang pasti, katanya, hak-hak masyarakat adat harus dipenuhi.

"Jadi intinya tidak ada kesemena-menaan dalam proses pengadaan tanah. Ini masih akan ada sosialisasi mendalam," tuturnya.

Bukan Kampus, Stanford Akan Buka Pusat Riset di IKN

Ilustrasi/Foto: Pexels/Kampus Production

Masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan berita bahwa da berbagai universitas top dunia yang akan dibangun di IKN. Salah satunya adalah Stanford University.

Rupanya, Stanford University akan membuka pusat riset di IKN, bukan kampus, Beauties. Rencananya pusat riset itu akan dibangun pada Mei 2024. Kehadiran pusat riset Stanford ini sudah diproses cukup lama, sekitar bulan September lalu.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono meluruskan Stanford tidak membangun kampus di IKN, tapi pusat riset.

"Intinya adalah kita ingin membangun pusat riset dulu karena kalau mau membangun universitas butuh banyak hal ya, jadi kita mulai dari riset dan untuk riset ini kita bekerja sama dengan alumni Stanford," ujarnya, dikutip dari detikNews.

Bambang mengatakan pembangunan pusat riset akan dimulai secepatnya. Pembangunan gedung itu akan melibatkan alumni Stanford.

"Jadi nanti insyaallah yang akan membangun fisik gedungnya itu alumni Stanford kemudian segera setelah gedungnya itu jadi dan tidak hanya Stanford yang akan membangun ada beberapa universitas lain yang akan membangun juga," ujarnya.

Istana Kepresidenan IKN Ditargetkan Rampung Juni

Maket kawasan Istana Kepresidenan di IKN/Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Istana kepresidenan di IKN ditargetkan rampung dibangun pada Juni 2024. Pembangunan Kawasan Istana Presiden saat ini telah mencapai 78,68 persen.

"Target pada Juni 2024 bangunan kantor presiden beserta struktur baja utama dan bilah burung garuda dapat digunakan dalam upacara kemerdekaan RI," ungkap Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga dalam Rakornas IKN di Jakarta, Kamis (14/3), dikutip dari CNN Indonesia.

Selain istana kepresidenan, gedung Kementerian Skretariat Negara bakal rampung Juni mendatang. Saat ini, proses pembangunannya sudah 48,77 persen.

Kantor Kementerian Sekretariat Negara, sambungnya, bakal menampung 750 aparatur sipil negara (ASN) dari total kapasitas 2.510 ASN. Fasilitas di gedung kementerian tersebut di antaranya masjid yang bisa menampung 1.500 orang. Kemudian area parkir dengan kapasitas 142 unit motor, 151 sepeda, dan 3 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Upacara 17 Agustus Perdana di IKN, Tebar 6.800 Undangan

Penampakan lapangan yang akan dijadikan lokasi upacara HUT RI 17 Agustus di IKN./Foto: Istimewa

Pemerintah berencana menggelar upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN. Pemerintah akan menebar setidaknya 6.800 undangan.

Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan, pihaknya diminta membantu memastikan kesiapan keperluan upacara tersebut. Sementara kepanitiaannya akan menjadi tanggung jawab dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Untuk yang 17 Agustus memang kami diminta untuk menyiapkan satu upacara. Tapi tentu ini panitianya dari Kementerian Setneg pusat, insyaallah jumlahnya 6.800 ya undangan," kata Bambang, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/3), dilansir dari detikFinance.

Saat ini di sekitaran lokasi upacara juga telah ditumbuhi pepohonan dengan ukuran yang cukup tinggi di bagian kiri-kanannya. Dengan demikian, kawasan tersebut kini sudah tampak hijau.

"Harapan kami nanti pada tanggal 17 Agustus, mereka sudah berada pada posisi di mana enak dan elok dipandang," imbuhnya.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!