Perjuangan Belum Berakhir, Implementasi UU TPKS Perlu Dikawal!

Disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Selasa (12/4) disambut gembira oleh masyarakat Indonesia. Setelah beberapa kali masuk Prolegnas Prioritas, rancangan undang-undang yang mulanya bernama Rancangan Undang-undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) ini disahkan di gedung DPR RI atas persetujuan 8 fraksi.

Meskipun sudah disahkan, perjuangan tidak langsung usai begitu saja, Beauties. Penting untuk mengawal implementasi atau penegakan UU TPKS agar tidak akan lagi terjadi kekerasan seksual dalam bentuk apapun di Tanah Air.

Perjalanan Panjang UU TPKS

Dilansir dari laman detikcom, RUU P-KS yang dalam perjalanannya diubah nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ini mengalami lika-liku panjang selama 10 tahun. Sejak digagas oleh Komnas Perempuan pada 2012, draft RUU P-KS baru disusun oleh Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta dan Forum Pengada Layanan (FPL) pada 2014.

Tahun 2016 adalah periode pemaparan materi RUU P-KS pada Badan Legislasi DPR RI hingga penyerahan RUU P-KS pada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Di tahun yang sama, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU P-KS menjadi Prolegnas Prioritas 2016, namun sayangnya RUU P-KS tak kunjung disahkan bahkan meski telah dimasukkan kembali dalam agenda Prolegnas Prioritas tahun 2018.

Rapat paripurna DPR pengesahan RUU TPKS, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022)./ Foto: Firda/detikcom

Pada tahun 2019, berbagai polemik mencuat menolak RUU P-KS. Muncul petisi yang menuding RUU P-KS melegalkan zina. Pada tahun 2019, RUU P-KS ditunda karena pembahasan RUU KUHP diprioritaskan, dan DPR RI menyepakati agar pembahasan RUU P-KS dicarry over oleh DPR periode 2019-2024.

Komnas Perempuan memperjuangkan agar RUU P-KS dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020. Namun, Baleg DPR justru berubah sikap dengan meminta penarikan RUU P-KS dari Prolegnas dengan alasan pembahasannya terlalu rumit. Pada tahun 2021 RUU P-KS kemudian dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021 dan berubah nama menjadi RUU TPKS.

Pada 4 Januari 2022, Presiden Jokowi meminta pembahasan RUU TPKS agar dipercepat dan fokus pada substansi yang perlindungan penyintas. RUU TPKS resmi disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-13 (18/1/2022) dan disahkan pada 12 April 2022.

Pengesahan dihadiri oleh sejumlah koalisi LSM perempuan seperti LBH Apik dan  dan aktivis seperti Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Momen pengesahan ini disambut dengan sukacita oleh berbagai kalangan terutama kaum perempuan. Respon positif juga datang dari aktivis dan publik figur.

Hannah Al Rashid/Foto: Instagram.com/hannahalrashid

Melalui akun Twitter pribadinya @HannahAlrashid, aktris sekaligus aktivis Hannah Al Rashid mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang terlibat dalam memperjuangkan UU TPKS.

“Terima kasih kepada semua teman-teman yang berjuang tanpa lelah selama ini demi korban kekerasan seksual. Akhirnya kita punya UU TPKS yang bisa melindungi kita semua! Alhamdulillah," tulisnya.