Polisi Anggap Bukan Pemerkosaan, Komnas Perempuan Sebut Kasus Remaja Perempuan di Sulteng sebagai Kekerasan Seksual

KPAI: Jangan Seolah-olah Korban Memberikan Persetujuan

Polisi Anggap Bukan Pemerkosaan, Komnas Perempuan Sebut Kasus Remaja Perempuan di Sulteng sebagai Kekerasan Seksual/Foto: Pexels/Anete Lusina

KPAI: Jangan Seolah-olah Korban Memberikan Persetujuan

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati juga memberikan tanggapan terkait kasus kekerasan seksual yang dialami remaja perempuan 15 tahun di Sulteng.

Ai berharap tidak ada pergeseran subjek yang seolah-olah anak memberikan persetujuan dalam kasus ini.

"Dua hal ya, tidak boleh ada pergeseran subjek seolah-olah korban ada persetujuan, karena tentu persetujuan atau tidak dengan anak merupakan tindak pidana," kata Ketua KPAI Ai Maryati, Kamis (1/2), dilansir dari detikNews.

Menurutnya, anak yang menjadi korban dalam kasus ini banyak alami derita. Salah satunya adalah korban kemungkinan takut untuk melaporkan kejadian persetubuhan ini.

"Tidak sedikit yang dia derita, karena apa? Takut, malu dan lain-lain. Sehingga kan dia dimanfaatkan sekali oleh pihak-pihak ini, dianggap dengan membayar misalnya ya tidak seberapalah, ini juga disebut relasi kuasa, tidak seimbang," jelas Ai.

"Yang harus kita cermati adalah bagaimana peristiwa berulang itu tanpa mampu memutuskan. Ketika misalnya ada bujuk rayu dianggapnya, ya memang gimana ya, mau ngadu takut, kebayanglah dalam situasi kerentanan piskologisnya," lanjutnya.

Ilustrasi/ Foto: Getty Images/iStockphoto/Serghei Turcanu

Ai mengatakan KPAI berupaya untuk melindungi korban. Saat ini KPAI berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan pendampingan kepada korban.

"Di luar itu semua tentu KPAI berupaya juga melindungi hak-hak korban di antaranya kami sudah menghubungi LPSK untuk segera turun karena melihat dari sisi risiko yang dialami korban sampai informasinya ditangani secara medis, mengalami penyakit yang sedemikian buruk, ini mengkonfirmasi apa yang dialami, mungkin hanya peristiwa yang biasa saja tidak akan sampai seburuk ini yang dia derita," tuturnya.

Ai juga menyinggung soal penerapan pasal pemerkosaan atau persetubuhan anak di bawah umur. Ai berharap penyidik benar-benar mencermati aturan perundang-undangan agar pelaku dihukum maksimal.

"Yang berikutnya persoalan perkosaan atau bukan, lagi-lagi mencermati aturan perundangan. Kalau dulu terbatas di Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak saja yang betapa kuat apa itu persetubuhan, pencabulan, lalu eksploitasi seksual dan kalau dibuka memang agak cukup ketat dan berisiko pada sanksi yang agak ringan, dan mungkin juga pasal-pasal pemberatannya itu tidak sampai karena kriteria pemberatan juga diatur sedemikian juga," katanya.

"Yang menjadi alat konfirmasi berikut adalah UU 12/2022 tentang TPKS di sini terlihat bagaimana seseorang dilakukan misalnya dia ada bujuk rayunya, kemudian dilakukan tindak kekerasan seksual untuk dimanfaatkan kepuasan seksualnya itu dan dikenai pemberatan ketika itu kepada anak, artinya tidak ada minimal di dalam UU TPKS tetapi paling lama 15 tahun plus pemberatan sepertiga dari angka itu, artinya 20 tahun. Itu kami memberi ruang yang sangat dalam kepada kepolisian untuk terus mempelajari dan menetapkan ataupun menyesuaikan aturan hukum yang berlaku," katanya.

Alasan Kapolda Sulteng Gunakan Istilah 'Persetubuhan Anak', Bukan Pemerkosaan

Ilustrasi/ Foto: Getty Images/CareyHope

Sebelumnya, Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho sebut kasus yang menimpa remaja perempuan di Sulteng bukan pemerkosaan, melainkan persetubuhan anak di bawah umur.

Ia meminta para wartawan untuk berhenti menggunakan istilah pemerkosaan pada kasus itu.

"Untuk diketahui bersama bahwa kasus yang terjadi bukanlah perkara atau kasus pemerkosaan ataupun rudapaksa apalagi sebagaimana kita maklumi bersama beberapa waktu yang lalu ada yang menyampaikan pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang secara bersama-sama, saya ingin meluruskan penggunaan istilah itu," ujar Agus dalam jumpa pers di Polda Sulteng, Kamis (1/6), sebagaimana diunggah di akun Instagram @bidhumaspoldasulteng.

"Kita tidak menggunakan istilah pemerkosaan, melainkan persetubuhan anak di bawah umur," lanjutnya.

Menurut Agus, alasan dia menggunakan istilah 'persetubuhan' bukan 'pemerkosaan' karena mengacu pada aturan hukum yang berlaku.

"Mengapa? Karena apabila kita mengacu pada istilah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP ini secara jelas dinyatakan bahwa unsur yang bersifat konstitutif di dalam kasus pemerkosaan adalah adanya tindakan kekerasan atau pun ancaman kekerasan, memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan," tegasnya, dilansir dari detikNews.

Peristiwa itu, papar Agus, terjadi dalam kurun waktu April 2022 hingga Januari 2023, di mana ada 11 orang pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap korban, termasuk kepala desa (kades) dan oknum anggota Brimob.

Perbuatan itu disebut Agus tidak terjadi bersama-sama sehingga menurutnya istilah pemerkosaan bergiliran tidaklah tepat.

"Untuk diketahui bersama bahwa kasus yang terjadi bukanlah perkara atau kasus pemerkosaan ataupun rudapaksa apalagi sebagaimana kita maklumi bersama beberapa waktu yang lalu ada yang menyampaikan pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang secara bersama-sama, saya ingin meluruskan penggunaan istilah itu," ucap Agus.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!