Profil Bivitri Susanti, Pakar Hukum yang Muncul di Film Dirty Vote

Profil Bivitri Susanti

Potret Bivitri Susanti /Foto: STH Jentera Indonesia

Sebutan pakar hukum tata negara nggak sembarangan disematkan kepada sosok Bivitri. Sejak menimba ilmu di perguruan tinggi hingga bekerja, ia mengabdikan hidupnya di bidang hukum tata negara. 

Melansir situs jentera.ac.id, perempuan kelahiran tahun 1974 itu merupakan alumnus Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Ia mendapatkan gelar Sarjana Hukum di tahun 1999. 

Sebelum lulus, ia dan kawan-kawannya mendirikan lembaga penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Pusat studi ini masih eksis hingga saat ini. 

Kecintaannya terhadap hukum membuatnya haus akan ilmu. Dengan beasiswa The British Chevening Awards, ia mencari ilmu di Universitas Warwick, Inggris, dan lulus dengan 'distinction' yang setara cumlaude di tahun 2002. 

Saat ini, Bivitri bertugas sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Jentera sejak 2015. Sebelumnya, ia pernah menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government di tahun 2013-2014. 

Nggak hanya itu saja, pakar hukum tersebut sempat bertugas sebagai visiting fellow di Australian National School of Regulation and Global Governence di tahun 2016 dan visiting professor di University of Tokyo pada tahun 2018. 

Karier Cemerlang di Bidang Hukum

Bivitri Susanti, Sosok yang Muncul di Film Dirty Vote/Foto: STH Jentera Indonesia

Dosen hukum tersebut dikenal sebagai sosok yang aktif berkecimpung langsung dalam pembaruan hukum Indonesia. Ia pernah terlibat di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. 

Mengutip situs resmi Jentera, ia pernah terlibat dalam Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, dan Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005—2007). Ia juga pernah menjabat Tenaga Ahli untuk DPD di tahun 2007-2009.

Sepak terjangnya di bidang hukum tak berhenti di situ. Melansir situs CNN Indonesia, peraih penghargaan Anugerah Konstitusi M. Yamin itu pernah menjadi panelis debat pertama di Pilpres 2019.   

Dilansir dari CNBC Indonesia, Bivitri tergabung dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk oleh eks Menko Polhukam, Mahfud MD, di tahun 2023. Tim ini disebut perintah langsung dari Presiden RI Joko Widodo untuk mengatasi permasalahan hukum di Indonesia. 

Seorang Ahli Hukum Tata Negara yang Kritis

Potret Bivitri Susanti dalam Sebuah Workshop/Foto: Instagram.com/bivitrisusanti

Bivitri juga dikenal dengan pernyataan-pernyataan kritisnya terhadap kinerja pemerintah, khususnya di bidang hukum dan antikorupsi. Di tahun 2021 lalu, ia pernah mengkritik sikap pemerintah yang seakan melemahkan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. 

Masih ingat dengan kontroversi Perppu Cipta Kerja? Mengutip CNN Indonesia, ia menilai adanya Perppu tersebut sebagai "langkah culas dalam demokrasi" bagi pemerintah. 

Sebagai ahli hukum perempuan, ia juga menyayangkan partisipasi perempuan di politik masih kurang. Dalam kata lain, dunia politik masih belum ramah untuk kaum perempuan. 

Mengutip CNN Indonesia, alumnus Universitas Indonesia itu menyebut politik bagi perempuan lebih berpihak kepada sang elit dan caleg perempuan nggak terlalu banyak diperbincangkan saat pemilu 2024 ini. 

Yang terbaru, pasti kamu sudah nonton film Dirty Vote yang sedang viral di medsos, kan, Beauties? Dengan berani dan lantang, Bivitri Susanti menjelaskan beberapa indikasi strategi kecurangan sistematis untuk memenangkan suatu pihak berdasarkan data yang ada di lapangan.

Dengan berbagai pengabdiannya di bidang hukum, nggak heran ia pernah menyabet beberapa penghargaan.

Yang pertama, ia penerima Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Universitas Andalas. Kedua, Bivitri juga menyabet penghargaan Pemikir Muda Hukum Tata Negara dari Asosiasi Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara di tahun 2018.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!