Ini Perbandingan Gaji dan Tunjangan DPR RI dengan 6 Negara Lainnya
Life
Tak Banyak Tunjangan, Ini 3 Fakta Menarik Pejabat di Swedia yang Justru Bertugas dengan Sederhana
Rini Apriliani | Beautynesia
Rabu, 20 Aug 2025 18:45 WIB
Potret gedung DPR RI/Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Media sosial tengah diramaikan dengan dugaan kenaikan gaji anggota DPR RI hingga mencapai angka Rp100 juta setiap bulannya. Publik ramai-ramai menyoroti hal ini karena di saat masyarakatnya tengah menghadapi tantangan perekonomian, justru 'wakil rakyat' yang kian mendapatkan pemasukan besar.
Ramainya kabar ini, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memberikan bantahannya. Keduanya menyampaikan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok, tapi ada tunjangan yang ditambahkan.
"Nggak ada kenaikan," kata Puan, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (20/8).
Puan mengatakan, anggota DPR mendapatkan kompensasi berupa uang rumah karena mereka tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Hal ini pun diperjelas oleh Adies, karena tidak adanya tunjangan perumahan, maka diberikan tambahan tunjangan sekitar Rp50 juta per bulan.
"Dimulai awal periode 2024-2029, Anggota DPR RI tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, karena pemerintah pusat melalui sekretariat Negara telah mengambil alih dan mengalihfungsikan rumah dinas yang sebelumnya digunakan oleh Anggota DPR, sebagai gantinya diberikan tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan kepada anggota DPR," jelas Adies.
Selain mendapat tunjangan perumahan, ada beberapa tunjangan DPR lain yang mengalami kenaikan. Seperti tunjangan beras yang naik dari Rp10 juta ke Rp12 juta dan bensin dari Rp4-5 juta sebulan menjadi Rp7 juta.
Adies menyebut kenaikan tunjangan ini karena mengikuti kenaikan harga beras yang naik, begitu pun dengan bensin yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anggota dewan. Alhasil, kisaran gaji dan tunjangan yang akan didapat oleh DPR menurut Adies sekitar Rp70 jutaan.
"Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, mungkin (total gaji dan tunjangan anggota DPR) terima hampir Rp69 juta-Rp70 jutaan," ucapnya, mengutip CNNÂ Indonesia.Â
Sementara itu, kemewahan anggota DPR RI justru berbanding terbaik dengan pejabat di Swedia. Sebagai pejabat, mereka justru hidup jauh dari kesan mewah. Simak fakta menariknya di sini!
1. Pejabat di Swedia, Tidak Ada Sopir Apalagi Mobil Dinas
Ilustrasi mobil/Foto: Freepik/xb100
Pejabat di Swedia hidup sebagaimana warga negara umumnya. Para menteri dan anggota parlemen pemerintah Swedia tidak memiliki sopir, apalagi menggunakan mobil dinas.Â
Untuk bertugas atau pergi ke berbagai tempat, mereka mengandalkan transportasi umum dengan bus dan kereta api. Seperti masyarakat umumnya, mereka ikut berdesakan juga di jam-jam sibuk.Â
Per-Arne Hakansson, anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat pernah menyampaikan dalam sebuah wawancaranya, bahwa ia hanyalah warga negara biasa yang tidak butuh hak istimewa.Â
"Kami adalah warga negara biasa. Kami tidak membutuhkan hak istimewa parlemen. Sungguh menghina meminta hal seperti itu! Tugas kami hanyalah mewakili warga negara dan memahami dengan baik realitas kehidupan mereka. Mewakili warga negara–hal ini sendiri merupakan hak istimewa yang sangat penting sejauh mungkin untuk memengaruhi perkembangan negara kami," ujarnya, dikutip dari Fakti-bg, Rabu (20/8).Â
Parlemen Stockholm hanya memiliki tiga mobil, yakni untuk Ketua Parlemen, Perdana Menteri, dan para wakilnya. Mobil tersebut pun hanya digunakan untuk acara resmi saja.Â
Bahkan, hanya Perdana Menteri yang memiliki wewenang untuk mengemudi melewati pasukan keamanan, mengutip Nepal Democracy. Namun, jika ada kebutuhan mendesak, anggota parlemen boleh meminta mobil kepada administrasi Parlemen.Â
2. Pejabat di Swedia Tinggal di Apartemen Kecil dan Bergaji Kecil
Ilustrasi rumah/Freepik: rawpixel.com
Kalau saat ini anggota DPR RI diberikan tunjangan Rp50 juta untuk pengganti rumah dinas, laman The Cable menuliskan, anggota parlemen Swedia hanya tinggal di apartemen kecil di ibu kota.
Ukuran apartemennya memiliki luas 45 meter persegi, berfungsi sebagai kamar tidur dan ruang tamu sekaligus. Di tempat tersebut, mereka mencuci dan menyetrika sendiri di laundry bersama. Ya, tidak ada pembantu atau petugas kebersihan yang bertugas, hanya Administrasi Parlemen yang setahun sekali menyediakan layanan pembersihan dan perbaikan dasar saja.Â
Apartemen itu hanya berhak diisi oleh pejabat yang bertugas saja. Sementara keluarganya tidak berhak tinggal di sana secara gratis. Bahkan, apartemen jauh lebih baik karena hingga akhir tahun 1980-an, semua anggota parlemen hanya tidur di sofa bed di kantor mereka sendiri.Â
Untuk gaji, mereka mendapatkan gaji dua kali lebih tinggi daripada guru sekolah dasar. Tidak ada restoran di gedung pejabat juga, mereka makan prasmanan dan kantin tanpa pelayan. Mereka makan dan mencuci piringnya sendiri.Â
3. Tidak Menerima Pensiunan
Ilustrasi pensiun/Foto: Freepik/rawpixel.com
Para pejabat Swedia bekerja keras setiap harinya sendiri, dari mulai menyusun agenda harian, mingguan, hingga bulanannya. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki sekretaris atau asisten.Â
Melansir laman Fakti.bg, mantan anggota parlemen yang menganggur akan menerima tunjangan sebesar 85 persen dari gaji mereka selama dua tahun. Namun, untuk menerima di tahun kedua, mereka harus membuktikan bahwa mereka belum memiliki pekerjaan.Â
Politisi daerah di Swedia tidak menerima gaji maupun pensiunan. Di Swedia, bekerja untuk negara dianggap sebagai tugas, misi, masalah kehormatan, bukan cara untuk memperkaya diri sendiri dan memperoleh pengaruh.Â
Sementara itu, di Indonesia anggota DPR RI yang bertugas selama 5 tahun akan mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Mengutip CNN Indonesia, pensiunan anggota DPR pun akan mendapatkan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp15 juta, yang akan dibayarkan sekali.
Adapun besaran uang pensiunan anggota DPR RI adalah sebagai berikut:Â
- Untuk anggota DPR yang merangkap ketua, Rp3,02 juta (60 persen dari gaji Rp5,04 juta per bulan).
- Untuk anggota DPR yang merangkap wakil ketua, Rp2,77 juta (60 persen dari gaji pokok Rp4,62 juta per bulan).
- Untuk anggota DPR yang tidak merangkap jabatan, Rp2,52 juta (60 persen dari gaji pokok Rp4,20 juta per bulan).
Beauties, itu dia fakta menarik pejabat di Swedia. Jika dibandingkan dengan pejabat Indonesia, apa tanggapanmu?
***
Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk gabung ke komunitas pembaca Beautynesia B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!
(ria/ria)
RELATED ARTICLE
