STATIC BANNER
160x600
STATIC BANNER
160x600
BILLBOARD
970x250

Usulan Tarif Jalan Berbayar Elektronik Naik, dari Rp19 Ribu Jadi Rp75 Ribu, Netizen: Benahi Dulu Transportasi Umum!

Nadya Quamila | Beautynesia
Rabu, 25 Jan 2023 07:30 WIB
Usulan Tarif Jalan Berbayar Elektronik Naik, dari Rp19 Ribu Jadi Rp75 Ribu, Netizen: Benahi Dulu Transportasi Umum!
Usulan Tarif Jalan Berbayar Elektronik Naik, dari Rp19 Ribu Jadi Rp75 Ribu, Netizen: Benahi Dulu Transportasi Umum!/Foto: Pradita Utama/detikcom

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Berkaitan dengan tarif, Dishub DKI Jakarta awalnya mengusulkan besarannya berkisar antara Rp5 ribu sampai Rp19 ribu untuk sekali melintas. Namun, besaran tarif tersebut dinilai terlalu murah, Beauties.

Menurut Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, kisaran tarif Rp5 ribu hingga Rp19 ribu dianggap murah dan dikhawatirkan tidak mendorong pemilik kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum.

Tarif ERP Diusulkan Naik Jadi Rp75 Ribu

Pemerintah berencana menerapkan electronic road pricing (ERP) pada tahun 2023. Rencananya, pengendara bermotor akan dikenakan tarif Rp 5.000 hingga Rp 19.000.Pemerintah berencana menerapkan electronic road pricing (ERP) pada tahun 2023./ Foto: Almadinah Putri Brilian

Menurutnya, tarif ERP seharusnya mencapai Rp75 ribu. Namun ia tidak menjelaskan maksud Rp75 ribu tersebut untuk tarif mobil atau sepeda motor. Sebagai informasi, tak hanya untuk kendaraan roda empat, jalan berbayar elektronik ini juga akan menyasar pengendara sepeda motor. 

"Tarif yang dikenakan bisa ditinggikan lagi, tarif Rp5 ribu-Rp20 ribu masih terlalu rendah," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/1), dilansir dari CNN Indonesia.

"Batas tertinggi bisa mencapai Rp75 ribu. Tujuannya, agar ada efek jera menggunakan kendaraan pribadi secara berlebihan di jalan umum," imbuh dia.

Menurut Djoko, Pemprov DKI Jakarta juga harus mematangkan kisaran dan perhitungan tarif. Di sisi lain, ia mengingatkan agar Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengendalikan kemacetan lebih efektif.

"Selain menerapkan ERP, Dishub DKI Jakarta juga bisa menerapkan strategi penerapan tarif parkir yang progresif di pusat kota, serta pajak kendaraan progresif," paparnya.

Penetapan tarif ERP akan disesuaikan berdasarkan panjang ruas jalan hingga kategori kendaraan yang melintas. Namun demikian, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan masalah tarif masih akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Komentar Netizen: Benahi Dahulu Transportasi Umum!

Bus TransJakarta mulai beroperasi 24 jam. Kendaraan umum tersebut sering digunakan masyarakat Jakarta sebagai sarana transportasi dalam kegiatan sehari-hari.Bus TransJakarta mulai beroperasi 24 jam. Kendaraan umum tersebut sering digunakan masyarakat Jakarta sebagai sarana transportasi dalam kegiatan sehari-hari./ Foto: Getty Images/holgs

Hingga saat ini, belum diketahui kapan kebijakan tersebut akan diberlakukan. Namun, kemungkinan kebijakan ini akan berlaku dalam waktu dekat.

Kebijakan jalan berbayar elektronik masih menunggu disahkan, dan saat ini masih dalam proses pembahasan bersama DPRD. Namun, ditargetkan agar bisa rampung pada tahun ini.

Kabar kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik ini pun ramai diperbincangkan netizen di media sosial. Komentar pro dan kontra pun dilontarkan, tak terkecuali soal usulan kenaikan tarif menjadi Rp75 ribu.

Banyak netizen yang mengeluhkan transportasi umum yang belum memadai. Alih-alih fokus pada kebijakan jalan berbayar elektronik, netizen meminta pemerintah untuk membenahi transportasi umum agar lebih nyaman dan aman digunakan.

Melintas di sejumlah ruas jalanan Jakarta bakal berbayar. Untuk waktunya mulai dari pukul 05.00 sampai 22.00 WIB.Melintas di sejumlah ruas jalanan Jakarta bakal berbayar. Untuk waktunya mulai dari pukul 05.00 sampai 22.00 WIB./ Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

"Bisa gak yaaa fokus dulu ke infrastruktur sarana transportasi umum dulu yg aman nyaman dan bersahabat tarifnya untuk masyarakat, BARUUU DIBUAT USULAN DAN KEBIJAKAN ITU?! yg masih status karyawan budak corporate di area ERP gaji aja udh kena potong pajak, bpjs, angsuran (klo ada), anak sekolah, dll.. mboook yooo mikir duluuu toh. Urgensinya dmn antara infrastruktur sarana transportasi umum sama kebijakan tarif ERP ini. Hadeuh!" tulis seorang netizen.

"Coba penjabat2 yg bikin keputusan cobain transportasi publik tanpa ajudan dan pengawalan dulu bbrp hari, coba saat berangkat kerja dan jam pulang kerja... lalu tanya diri sendiri kalo tiap hari begitu sanggup nga? Nyaman ngga?" tulis netizen lainnya.

Tak hanya itu, netizen juga mengkhawatirkan nantinya akan ada beberapa titik jalan di Jakarta yang tidak berbayar yang akan mengalami kemacetan luar biasa.

Berkaitan dengan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan, netizen pun berkomentar bahwa faktanya WFH juga bisa membantu mengurangi kemacetan.

Meskipun begitu, rupanya ada beberapa jenis kendaraan yang bebas melalui jalan berbayar elektronik atau ERP tanpa harus membayar tarif, Beauties. Apa saja? Lanjutkan membaca di halaman berikutnya!

Komentar
0 Komentar TULIS KOMENTAR
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama memberikan komentar.

RELATED ARTICLE