Ini Perbandingan Gaji dan Tunjangan DPR RI dengan 6 Negara Lainnya

Di banyak negara, isu mengenai gaji anggota parlemen memang selalu menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, kebijakan terkait gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menuai kritik tajam dari masyarakat, yang dinilai tidak sebanding dengan kinerja, serta jumlahnya terlalu besar di tengah tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di negara ini.

Besaran penghasilan resmi wakil rakyat itu diketahui menembus lebih dari Rp100 juta per bulan, serta ada pula tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan. Angka bernilai fantastis tersebut sejatinya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara maju yang jumlahnya bahkan jauh lebih tinggi, mencapai ratusan ribu dolar per tahun.

Namun, perbedaan mendasar terletak pada transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang berjalan beriringan dengan besarnya penghasilan wakil rakyat tersebut. Berbanding terbalik dengan Indonesia, di mana gaji besar anggota DPR tidak diimbangi dengan kinerja yang memuaskan.

Lantas, seperti apa perbandingan besaran gaji dan tunjangan anggota DPR RI dengan negara lainnya? Melansir dari CNN Indonesia, berikut daftar lengkapnya. Simak!

1. Indonesia

Indonesia/ Foto: Unsplash.com/Afif Ramdhasuma

Besaran gaji anggota DPR RI telah diatur dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, serta diperkuat melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK/02/2015, yang mengatur sejumlah indeks tunjangan.

Landasan hukum lainnya juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Mengacu pada ketentuan tersebut, gaji pokok seorang anggota DPR berada di angka Rp4,2 juta per bulan.

Sementara itu, pimpinan dewan memiliki nominal yang sedikit lebih besar, yakni Ketua DPR menerima Rp5,04 juta per bulan, sedangkan Wakil Ketua DPR memperoleh Rp4,62 juta per bulan.

Meski gaji pokok relatif kecil, namun itu hanya sebagian dari total penghasilan bulanan yang diterima. Para anggota DPR RI juga memperoleh berbagai tunjangan tetap dan fasilitas tambahan. Mulai dari tunjangan kehormatan, jabatan, dana reses, hingga tunjangan rumah.

Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kehormatan

• Ketua badan atau komisi: Rp6.690.000
• Wakil ketua badan atau komisi: Rp6.450.000
• Anggota: Rp5.580.000

2. Tunjangan Komunikasi Intensif

• Ketua badan atau komisi: Rp16.468.000
• Wakil ketua badan atau komisi: Rp16.009.000
• Anggota: Rp15.554.000

3. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran

• Ketua badan atau komisi: Rp5.250.000
• Wakil ketua badan atau komisi: Rp4.500.000
• Anggota: Rp3.750.000

4. Tunjangan Istri/Suami: Rp420.000

5. Tunjangan Anak: Rp168.000

6. Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000

7. Tunjangan Beras: Rp30.090/jiwa

8. Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.669.813

9. Tunjangan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000

10. Uang Sidang/Paket: Rp2.000.000

11. Asisten Anggota: Rp2.250.000

12. Tunjangan Rumah: Rp50.000.000

13. Dana Reses/Aspirasi: Rp450 juta, diberikan 5 kali setahun (tidak masuk pendapatan pribadi, namun dikelola untuk kegiatan di daerah pemilihan).

14. Tunjangan Perjalanan Dinas

• Uang harian daerah tingkat I: Rp5.000.000
• Uang harian daerah tingkat II: Rp4.000.000
• Uang representasi daerah tingkat I: Rp4.000.000
• Uang representasi daerah tingkat II: Rp3.000.000

15. Fasilitas Tambahan

• Kendaraan Dinas.
• Rumah jabatan (Kalibata atau Ulujami) + biaya pemeliharaan.
• Pengobatan dan perawatan, sesuai UU No. 12 Tahun 1980 Pasal 8, anggota DPR berhak atas pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi jika kecelakaan atau sakit akibat tugas.

Jika diakumulasikan, gaji + tunjangan per bulan anggota DPR RI mencapai Rp104 juta tiap bulan, belum termasuk dana reses/aspirasi. Sedangkan pimpinan DPR menerima lebih besar sesuai jabatan.

2. Malaysia

Malaysia/ Foto: Unsplash.com/Esmonde Yong

Mengacu pada Members of Parliament Remuneration Act 1980, yang mengatur gaji anggota Parlemen Malaysia (MP) dapat memperoleh penghasilan bulanan sebesar RM11.000 hingga RM16.000 atau sekitar Rp42,5 juta – Rp62 juta per bulan.

Selain itu, setiap anggota parlemen Malaysia juga akan mendapatkan tunjangan tambahan, di antaranya:

1. Hadir Sidang Parlemen: RM400 (Rp1,5 juta/hari)

2. Tunjangan Pakaian Resmi: RM1.000 (Rp3,85 juta/3 tahun)

3. Tunjangan Hiburan: RM2.500 (Rp9,7 juta/bulan)

4. Tunjangan BBM: RM1.500 (Rp5,8 juta/bulan)

5. Fasilitas Tambahan: rumah jabatan, kendaraan dinas, perjalanan resmi.

Jika ditambah dengan berbagai tunjangan tersebut, anggota parlemen Malaysia bisa mengantongi gaji sekitar RM25.700 hingga RM40.000 atau setara dengan Rp99,8 juta – Rp155 juta per bulan.

3. Singapura

Singapura/ Foto: Unsplash.com/Florian Wehde

Berbeda dengan negara-negara tetangganya, yaitu Indonesia dan Malaysia, anggota parlemen Singapura tidak menerima gaji bulanan, melainkan tunjangan tahunan sekitar SGD192.500 (Rp2,5 miliar) atau setara dengan SGD16.041 atau Rp205 juta/bulan.

Angka tersebut termasuk tunjangan bulanan, bonus bulan ke-13, dan komponen variabel tahunan. Setiap anggota parlemen Singapura juga akan menerima tunjangan bulanan sebesar SGD1.300 atau Rp16,5 juta untuk mempekerjakan seorang asisten legislatif dan SGD500 atau Rp6,3 juta untuk asisten kesekretariatan.

4. Thailand

Thailand/ Foto: Unsplash.com/Robert Eklund

Berdasarkan konstitusi negara, seorang anggota DPR Thailand menerima gaji pokok sebesar THB854.760 (Rp435 juta) per tahun, atau setara dengan THB71.230 (Rp32 juta/bulan).

Sementara itu, Ketua DPR memperoleh gaji pokok THB75.590 (Rp38,5 juta) per bulan, sedangkan Wakil Ketua DPR mendapat THB73.240 (Rp37,2 juta) per bulan.

Selain gaji pokok, para anggota DPR Thailand juga mendapatkan tunjangan dasar sebesar THB507.960 (Rp258 juta/tahun), atau setara THB42.330 (Rp21,5 juta/bulan). Jika diakumulasikan, gaji dan tunjangan seorang anggota DPR Thailand bisa menerima penghasilan tetap sebesar THB113.560 atau sekitar Rp58 juta per bulan. 

Di luar pendapatan tetap tersebut, mereka juga akan memperoleh tambahan penghasilan dari kegiatan rapat atau dinas yang diikuti, seperti:

1. Tunjangan Hadir Rapat: THB1.500 (Rp760 ribu) per rapat untuk setiap rapat komite tetap. Sedangkan THB800 (Rp406 ribu) per rapat untuk rapat komite ad-hoc.

2. Fasilitas Tambahan: tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, termasuk biaya rawat inap, operasi, hingga pemeriksaan kesehatan rutin, dengan nilai yang mencapai THB120.000 (Rp61 juta) per tahun.

5. Filipina

Filipina/ Foto: Unsplash.com/Myk Miravallas

Filipina termasuk negara yang memberikan gaji bulanan cukup besar untuk para anggota parlemennya. Setiap anggota parlemen Filipina memperoleh gaji sebesar PHP300.000 (Rp86 juta) per bulan.

Tingkat gaji ini ditentukan berdasarkan Undang-Undang Kompensasi dan Klasifikasi Jabatan Tahun 1989 (Republic Act No. 6758), yang menetapkan tingkat gaji dari 1 hingga 32 dan menentukan remunerasi pejabat terpilih.

Berdasarkan peraturan Departemen Anggaran dan Manajemen (DBM) dalam Surat Edaran Anggaran Nasional No. 594 tertanggal 12 Agustus 2024, yang mengatur pembayaran gaji pemerintah hingga 2027. Anggota DPR berada di tingkat 31, dengan gaji bulanan mulai dari PHP278.434 atau sekitar Rp80 juta hingga PHP318.806 atau sekitar Rp91,5 juta.

Sementara Ketua DPR, yang dipilih dari anggota parlemen tingkat 31 akan menerima gaji yang lebih tinggi di tingkat 32, dengan memperoleh gaji bulanan kisaran PHP331.954 (Rp95 juta) hingga PHP381.748 (Rp109 juta).