Netizen Soroti Kebijakan Penghematan Anggaran Demi Makan Bergizi Gratis: Efisiensi untuk Siapa?

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan kebijakan untuk menghemat anggaran besar-besaran di pemerintahan. Tujuannya adalah Prabowo ingin anggaran negara tersebut dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perbaikan sekolah. Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp306 triliun.

Kebijakan Prabowo ini tentu menimbulkan dampak di banyak aspek, mulai dari pemerintahan itu sendiri hingga masyarakat. Netizen riuh di media sosial, beragam reaksi bernuansa kritik bermunculan akibat efisiensi anggaran ini.

Misalnya, yang baru-baru ini viral dan jadi sorotan, soal pemangkasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi 50 persen. BMKG menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama), salah satunya akurasi deteksi gempa dan tsunami yang menurun.

Sejak terbitnya Inpres No 1/2025 terkait efisiensi anggaran belanja negara di pos kementerian dan lembaga, ada banyak hal yang menjadi sorotan netizen di media sosial dan menuai kritik. Mulai dari isu PHK karyawan hingga pengangkatan staff khusus di tengah kritik penghematan anggaran, berikut rangkumannya.

Anggaran Kementerian PU Dipangkas hingga Rp81 T

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Zainal Fatah/Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

Kementerian Pekerja Umum (PU) menjadi pos kementerian yang kena pangkas paling besar, yaitu sebesar Rp81,38 triliun, Beauties. Sebelumnya, anggaran Kementerian PU sebesar Rp110,95 triliun, kini menggunakan anggaran sebesar Rp29,57 triliun.

Mengutip dari akun X @KemenPU, efisiensi ini menyebabkan sepuluh perubahan pola kerja, termasuk pembatalan kegiatan fisik baru, pembatasan perjalanan dinas, pengurangan belanja ATK, serta peniadaan acara seremonial dan rapat/seminar luring.

Lantas, bagaimana nasib karyawan Kementerian PU?

Isu pengurangan pegawai usai pemotongan anggaran sebesar Rp81 triliun berembus kencang di media sosial. Ada sejumlah unggahan yang menyebutkan bahwa banyak karyawan Kementerian PU dirumahkan akibat efisiensi anggaran ini.

[Gambas:Twitter]

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah menegaskan, kepentingan pegawai yang tercatat dalam belanja pegawai tidak akan terpengaruh dengan efisiensi. Hal ini selaras dengan pesan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Pokoknya sepanjang kontraknya Itu ada di belanja pegawai, Bu Menteri Keuangan bilang belanja Pegawai tidak boleh terdampak," kata Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/2), dilansir dari detikFinance.

Sementara menyangkut honorer sendiri, Zainal menjelaskan, saat ini jumlahnya semakin dikurangi. Hal ini selaras dengan upaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.

Selain itu, Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN juga menegaskan bahwa pegawai ASN hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari aturan tersebut, ditargetkan penataan dan penghapusan tenaga non-ASN dilakukan maksimal hingga Desember 2024.

Menurut Zainal, hal ini sedikit banyak berpengaruh pada jumlah honorer di Kementerian PANRB. Ia menjelaskan, sebagiam besar honorer ini telah difasilitasi PANRB untuk mengikuti seleksi PPPK.

"Jadi tentu yang ini (honorer) semakin dikurangi. Misalkan dulu Honorer apapun namanya, kadang-kadang ada kegiatan. Misalkan saya perlu 3 orang, daya nggak punya tenaga, saya ambil. Tapi ini oleh negara, oleh PANRB didorong agar ikut tes PPPK. Nah pertanyaannya, kalau dia ikut tes tapi nggak lulus gimana kan?" ujarnya.

BRIN Kena Efisiensi Anggaran Rp2.074 Triliun, Tak Ada Anggaran untuk Riset Program Asta Cita

BRIN/Foto: Nikita Rosa Damayanti/detikEdu

Efisiensi anggaran juga menyasar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yaitu hingga Rp2.074 triliun. BRIN mengungkapkan dampak dari efisiensi anggaran ini. Dalam sebuah laporan, BRIN akan menghilangkan sejumlah kegiatan dan program menyusul efisiensi tersebut. Mereka salah satunya memastikan tak ada anggaran untuk riset program Asta Cita, sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.

BRIN juga memastikan tak ada anggaran perjalanan dinas baik di dalam maupun ke luar negeri, menghapus pelaksanaan survei nasional, menghapus anggaran revitalisasi laboratorium, hingga memastikan tak ada pembelian peralatan riset. Bahkan, dalam laporannya, BRIN juga akan meniadakan gaji ke-13 dan 14 bagi pegawai.

Sumber CNNIndonesia.com di BRIN, yang juga merupakan seorang peneliti, mengatakan bahwa rencana efisiensi anggaran, termasuk menghapus dana riset ini membuat para periset kelabakan.

Menurut dia pemotongan dana riset itu tidak dibarengi dengan penurunan beban kinerja. Malah, kata dia, ada peningkatan beban kinerja agar lebih maksimal.

"Pemotongan dana riset itu khususnya pembatasan personil untuk riset lapangan, pembatasan/peniadaan belanja bahan, dan juga pemotongan dana lainnya. Jadi banyak sekali, membuat periset kelabakan," kata peneliti tersebut, yang menolak namanya disebutkan, Jumat (7/2).

Anggaran BMKG Dipangkas, Berdampak ke Akurasi Alat Deteksi Gempa-Tsunami

Kantor BMKG/Foto: Farih Maulana/detikcom

Salah satu dampak efisiensi anggaran yang baru-baru ini jadi sorotan berasal dari BMKG. Efisiensi anggaran di BMKG disebut mencapai 50 persen, yaitu ada pemotongan anggaran sebesar Rp1,423 triliun, kini BMKG dilaporkan menerima anggaran Rp1,4 triliun yang sebelumnya Rp2,8 triliun.

Adanya efisiensi anggaran ini dikhawatirkan dapat berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama), salah satunya akurasi deteksi gempa dan tsunami yang menurun. Dilansir dari CNN Indonesia dari Antara, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin mengatakan secara prinsip mendukung dan mengikuti arahan efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden. Namun, ia mengatakan pemotongan anggaran tersebut akan berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan alat yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

BMKG menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati. Sebab, kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen. Sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu.

Hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan salah satu Aloptama yang dimiliki oleh BMKG dan mayoritas kondisinya saat ini sudah melampaui usia kelayakan.

"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen," kata Muslihhuddin.

Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menepis hal tersebut. Hasan menyampaikan ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi anggaran. Salah satunya ialah layanan publik.

"Gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, bantuan sosial. Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," ujarnya, dilansir dari detikNews.

Lebih lanjut, Hasan menepis anggaran BMKG mencapai 50 persen. "Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," kata dia.

Anggaran IKN Diblokir Imbas Kebijakan Efisiensi Anggaran

IKN/Foto: Dok. Otorita IKN

Beredar kabar bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres lantaran anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini pertama kali terungkap dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, ia menjelaskan blokir berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kata Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1), dilansir dari CNN Indonesia.

Lalu, Presiden Prabowo dilaporkan memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp14 triliun. Karenanya, proyek tersebut harus dihentikan sementara karena anggarannya belum cair.

Sebagai informasi, berikut ini beberapa kementerian yang terdampak pemangkasan anggaran 2025, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pembatalan Beasiswa Kemenkeu

Ilustrasi/Foto: Getty Images/iStockphoto/tiero

Dampak efisiensi anggaran menghantam masyarakat. Beberapa lalu sempat viral kabar terkait pembatalan Program beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship 2025. 

Menurut Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial Wahyu Kusuma Romadhoni pembatalan itu sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Instruksi tersebut berkaitan dengan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Karena sudah dibuka sejak 10 Januari, pihak Kemenkeu menyampaikan permintaan maaf. Sebab, setelah pengumuman pembatalan terbit, pendaftaran program Ministerial Scholarship 2025 resmi dihentikan.

"Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan," tulisnya kemudian.

Perpusnas Sempat Umumkan Kurangi Jam Operasional Imbas Efisiensi Anggaran

Perpusnas/Foto: Muhammad Lugas Pribady/detikcom

Dampak lainnya dari efisiensi anggaran adalah Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sempat mengumumkan pengurangan atau pemangkasan jam operasional imbas dari efisiensi anggaran. Melalui akun media sosial Instagram, mereka mengatakan bahwa pelayanan Perpusnas pada hari Senin sampai Kamis dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB.

Curhat Karyawan RRI yang Kena PHK karena Efisiensi Anggaran

Ilustrasi/Foto: Situs RRI

Viral di media sosial sebuah video curahan hati dari karyawan Radio Republik Indonesia (RRI) di Ternate yang diduga terkena PHK imbas efisiensi anggaran. Dalam video, karyawan itu mencurahkan isi hatinya kepada Presiden Prabowo.

"Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program yang bapak jalankan bisa berjalan dengan baik, seperti makan gratis untuk anak-anak.

Tapi sudahkah bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makan gratis dan bergizi untuk anak-anak tapi ketika mereka pulang ke rumah mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak karena ternyata orangtua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan? Lalu menurut Bapak di mana letak yang Bapak bilang bahwa bapak mencintai rakyat Bapak?"

[Gambas:Twitter]

Tak hanya RRI, beredar pula kabar adanya PHK karyawan TVRI di media sosial. Dikutip dari Antara, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Iman Brotoseno membantah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan.

"Mana bisa ASN di-PHK?," katanya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Iman menjelaskan kejadian sebenarnya adalah TVRI sementara menghentikan pemakaian jasa kontributor.

"Pemakaian jasa kontributor di TVRI Daerah distop dulu. Hal itu merupakan kebijakan TVRI Daerah, kalau beritanya ditayangkan, baru dibayar dari anggaran daerah. Jadi semacam 'freelance'," katanya.

[Gambas:Twitter]