Sejarah THR Lebaran: Warisan Zaman Orde Baru hingga Jadi Tradisi di Indonesia

Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran telah menjadi tradisi Hari Raya Idulfitri di Indonesia. THR menjadi hak bagi para pekerja dan sangat dinantikan setiap tahunnya. Sementara itu, dalam tradisi masyarakat, THR juga diberikan sebagai “salam tempel” bagi sanak saudara dan kerabat. 

THR tidak hadir begitu saja, melainkan memiliki perkembangan seiring dari waktu ke waktu. Bagaimana sejarah THR di Indonesia yang telah membudaya? Yuk simak penjelasannya, Beauties!

Awal Mula THR di Indonesia

Ilustrasi/Foto: freepik.com/pressfoto

THR di Indonesia telah ada sejak tahun 1951 pada era pemerintahan Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo yang dilantik oleh Presiden Soekarno. Merangkum dari detiknews, pemberian THR ini merupakan program kerja kabinet Soekiman untuk meningkatkan kesejahteraan Pamong Pradja (PNS). PNS diberikan tunjangan berupa uang persekot atau pinjaman awal yang nantinya akan dikembalikan ke negara dengan pemotongan gaji pada bulan berikutnya.

Setelah aturan tersebut dijalankan, ternyata para buruh/pekerja memberikan protes kepada pemerintah agar mendapat tunjangan seperti para PNS. Hingga akhirnya pada tahun 1956, pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang “Hadiah Lebaran”. Maka setiap perusahaan dihimbau untuk memberikan “Hadiah Lebaran” kepada pekerja sebesar seperdua-belas dari upah. Pada tahun 1961, pemerintah mewajibkan pemberian “Hadiah Lebaran” kepada pekerja yang telah bekerja minimal 3 bulan.

THR Warisan Orde Baru

Ilustrasi/Foto: freepik.com/tirachardz

Peraturan mengenai perkembangan THR masih berlanjut hingga memasuki zaman orde baru. Pada tahun 1994, Menteri Ketenagakerjaan mengubah istilah “Hadiah Lebaran” menjadi “Tunjangan Hari Raya” yang menjadi istilah THR hingga sekarang. 

Dalam Peraturan Menteri tersebut, pemerintah mengatur pemberian THR bagi para pekerja swasta. Setelah itu, aturan pemberian THR direvisi dalam  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 bahwa THR diberikan kepada pekerja dengan minimal 1 bulan kerja yang dihitung secara proporsional.