sign up SIGN UP

Tagar #BlokirKominfo Sempat Trending: PayPal Diblokir Sulitkan Pekerja Kreatif untuk Berkarya

Syalma Namira | Beautynesia
Rabu, 03 Aug 2022 17:00 WIB
Tagar #BlokirKominfo Sempat Trending: PayPal Diblokir Sulitkan Pekerja Kreatif untuk Berkarya
Ilustrasi PayPal/Foto: Getty Images/bombuscreative

Belakangan ini masyarakat Indonesia ini dihebohkan soal pemblokiran beberapa aplikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemblokiran tersebut merujuk pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tertera pada Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

Sejak 18 Juli, Kominfo telah mendaftar beberapa aplikasi dan situs, baik yang berasal dari luar negeri dan domestik, yang belum mendaftarkan perusahaan mereka pada PSE. Aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, hingga Google, kemudian mendaftarkan dirinya satu hari sebelum tenggat pada 20 Juli 2022.

Mengutip CNN Indonesia, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate menuturkan, pemblokiran ditujukan sebagai bentuk ketaatan perusahaan kepada aturan negara yang berlaku.

“Pendaftaran mudah karena itu dilakukan melalui OSS atau online single submission, jadi tidak ada alasan hambatan administrasi,” ucap Johnny.

Ilustrasi WhatsApp/Pexels.com/Foto: Anton
Ilustrasi WhatsApp/Pexels.com/Foto: Anton

Tak hanya deretan aplikasi tersebut, terdapat 286 situs telah terdaftar. Hal tersebut tercatat pada laman resmi pse.kominfo.go.id per 2 Agustus 2022. Di antaranya adalah aplikasi yang kerap digunakan publik seperti Twitter, Linkedin, Line, TikTok, hingga game online, Mobile Legends.

Pada 2 Agustus 2022, melalui akun resmi @kemenkominfo mengumumkan, Yahoo dan Valve Corp (Steam, CS GO, dan Dota) telah dinormalisasikan. Namun, yang menjadi sorotan warganet adalah situs pembayaran PayPal yang hanya akan dibuka sementara selama 5 hari. Pada rentang tersebut, masyarakat diimbau untuk memindahkan segala data yang ada pada PayPal karena hingga saat ini perusahaan tersebut belum melakukan pendaftaran.

PayPal Diblokir, Pekerja Kreatif Protes

PayPal/Foto: Pexels.com/Brett Jordan
PayPal/Foto: Pexels.com/Brett Jordan

Penerapan PSE, di sisi lain tidak disambut baik oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut dianggap menghambat aktivitas digital publik di berbagai sektor yang membutuhkan layanan digital. Salah satunya pada pemblokiran situs PayPal.

PayPal menjadi perantara utama pekerja lepas di Indonesia. Sebagian pekerja lepas atau pekerja kreatif yang bekerja dengan perusahaan asing memperoleh gaji oleh perusahaan melalui situs tersebut. Kala PayPal mengalami pemblokiran, membuat akses transaksi keuangan tersebut menjadi terputus.

Hal tersebut membuat pekerja kreatif memutar otak, mengingat situs tersebut menjadi penyedia layanan transaksi keuangan lintas negara satu-satunya. Dampak pemblokiran PSE tersebut bagi pekerja lepas salah satunya adalah mengancam kehilangan penghasilan hingga profesi pada para pekerja lepas dan pekerja kreatif.

Ilustrasi situs PayPalIlustrasi situs PayPal/ Foto: istockphoto.com/Prykhodov

Banyak pekerja kreatif dan pekerja lepas yang menyayangkan pemblokiran PayPal. Sebagian dari mereka turut menggaungkan aksi protesnya baik melalui digital hingga turun langsung ke lapangan agar hal tersebut dapat didengar langsung oleh Kominfo untuk menghentikan kebijakan tersebut.

Dengan memblokir PayPal, Kominfo dianggap secara tidak langsung merenggut hak bekerja para pekerja lepas dan kreatif dan membuat mereka harus gulung tikar dari industri yang telah menjadi mata pencaharian mereka selama bertahun-tahun lamanya. 

Kabar terbaru, pihak Paypal telah menyampaikan komitmen untuk melakukan pendaftaran dalam waktu dekat, seperti dikutip dari detikInet.

Tagar #BlokirKominfo Digaungkan, Publik Minta Permenkominfo Dicabut

Banyak masyarakat yang mengatakan hadirnya Permenkominfo dianggap menyulitkan setiap pengguna digital. Pengawasan yang dilakukan Kominfo dianggap tidak efektif dan solutif, mengingat beberapa aplikasi dan situs yang digunakan merupakan akses utama berbagai sektor guna saling terhubung.

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan komunitas keamanan digital Safenet sempat menyerukan tagar #BlokirKominfo yang mencuat pada jagat maya. Hal tersebut sebagai bentuk protes dan advokasi kepada para pelaku usaha hingga individu yang dirugikan akibat pemberlakuan regulasi tersebut.

Mengutip pernyataan Safenet melalui akun resmi @safenetvoice, tagar #BlokirKominfo adalah bentuk pergerakan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Kominfo.

“Karena, meskipun pada akhirnya PSE lingkup privat pun pada daftar, netizen bakal tetap dirugikan sebab artinya platform digital harus tunduk pada aturan-aturan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Sudah saatnya gantian kita yang #BlokirKominfo sebagai bentuk #ProtesNetizen,” tulis Safenet.

Senada, AJI Indonesia membentuk Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020 dengan menuntut dicabutnya aturan tersebut dan mengganti Menteri Kominfo, Johnny G. Plate yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi publik dengan baik.

Tuntutan AJI Indonesia/Foto:Instagram/ @aji.indonesia
Tuntutan AJI Indonesia/Foto:Instagram/ @aji.indonesia

“Telah dilakukan audiensi bersama Kominfo. Namun, Kominfo menyatakan tidak akan mencabut regulasi yang disahkan pada November 2020 itu. Dari hasil audiensi tersebut, kami merasa harus mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan dalam mencabut Permenkominfo 5/2020,” tegas AJI Indonesia dalam unggahan akun @aji.indonesia

Masih terus berlanjut advokasi Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, semoga mendapatkan titik tengah yang dapat sama-sama menguntungkan ya, beauties.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!

(naq/naq)

Our Sister Site

mommyasia.id