Update #KawalPutusanMK: Pengesahan RUU Pilkada Batal-159 Demonstran Ditangkap

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan pengesahan RUU Pilkada, Kamis (22/8). Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 akan mengikuti ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah.

"Kami tegaskan sekali lagi karena kami patuh dan taat dan tunduk aturan pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum jadi UU maka yang berlaku adalah hasil putusan MK judicial review yang diajukan Partai Buruh dan Gelora demikian," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8), dilansir dari CNN Indonesia.

Sebelumnya, kabar pembatalan pengesahan RUU Pilkada disampaikan Dasco melalui X (sebelumnya Twitter).

"Pengesahan revisi uu pilkada yg direncanakan hari ini tgl 22 AGT ..BATAL dilaksanakan, oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tgl 27 agustus nanti yg akan berlaku adalah keputusan JR MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," tulisnya di akun @bang_dasco, Kamis (22/8) sore.

"Batalnya pengesahan revisi uu pilkada pada saat awal rapat paripurna jam 10.00 wib ,dipagi hari," lanjutnya.

Alasan DPR Batalkan Pengesahan RUU Pilkada

Pimpinan DPR Dasco Pastikan Revisi UU Pilkada BatalFoto: Agung Pambudhy/detikcom

Dasco menjelaskan alasan DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada. Ia mengatakan bahwa RUU itu dibatalkan sejak pukul 10.00 WIB saat massa aksi di sekitar Gedung DPR RI belum ramai. Dasco membantah pembatalan pengesahan RUU Pilkada karena desakan demonstrasi.

"Kalau tadi Anda monitor bahwa batalnya pengesahan itu jam 10 jam. Jam 10 itu belum ada massa, masih sepi dan tidak ada komunikasi apapun, tapi karena kita ikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR, sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00, kemudian menurut tatib itu tidak dapat diteruskan, sehingga kita tak jadi dilaksanakan," kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8) malam, dilansir dari CNN Indonesia.

Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan karena tahapan pendaftaran pilkada dimulai pada 27 Agustus mendatang, sementara RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang pada tanggal tersebut, maka aturan yang berlaku adalah hasil putusan Mahkamah Konstitusi.

"Karena RUU Pilkada belum jadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil putusan MK judicial review yang diajukan Partai Buruh dan Gelora," ujar Dasco.

Seperti diketahui, demonstrasi darurat menolak pengesahan Revisi UU Pilkada berlangsung pada Kamis (22/8) di Gedung DPR RI. Demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang viral di media sosial bersama dengan tagar #KawalPutusanMK.

Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari organisasi, pekerja, mahasiswa, hingga seniman Tanah Air ikut turun langsung ke jalan dan bergabung dengan aksi massa. Demo yang dilakukan pada Kamis (22/8) di Gedung DPR RI bertujuan untuk mendesak DPR agar tak melawan putusan MK terkait pencalonan kepala daerah dengan mengesahkan RUU Pilkada.

Netizen Tetap Gaungkan #KawalPutusanMK di Medsos

Suasana Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di MK/Foto: Pradita Utama/detikcom

Meski DPR mengatakan membatalkan pengesahan RUU Pilkada, netizen tetap menggaungkan tagar #KawalPutusanMK di berbagai media sosial. Narasi "kawal terus, jangan lengah" membanjiri media sosial.

"Tetap kawal sampai 29 Agustus teman-teman, takut ada serangan fajar," tulis netizen di X.

"Bilangnya kan batal untuk hari ini, kalo sampe tanggal 27 belum ada pengesahan baru batal berati kan masih ada beberapa hari yang penuh tanda tanya??" tulis netizen di Instagram.

[Gambas:Twitter]

"TETEP KAWAL, inget omnibuslaw tiba-tiba sahnya malam!!!" tulis netizen lainnya.

Musisi Baskara Putra juga ikut berkomentar soal pembatalan pengesahan RUU Pilkada. Ia mengajak teman-teman musisi untuk menggunakan visual Peringatan Darurat saat manggung selama lima hari ke depan hingga 27 Agustus demi mengawal putusan MK.

"Ingin mengajak kawan-kawan musisi (dan siapapun yang manggung dan bisa melakukan) untuk menggunakan visual Peringatan Darurat saat tampil di panggung hingga 5 hari ke depan (setidaknya sampai 27 Agustus) untuk mengawal putusan MK dan agar tetap ada tekanan dari publik," tulis Baskara di akun X, Kamis (22/8) malam.

Komnas HAM Minta Polisi Lepaskan 159 Demonstran yang Ditangkap

Detik-detik Pintu Gerbang Belakang DPR Roboh/Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

Demonstrasi darurat menolak pengesahan Revisi UU Pilkada berlangsung Kamis (22/8) di Gedung DPR RI, Jakarta, dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang viral di media sosial bersama dengan tagar #KawalPutusanMK.

Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari organisasi, pekerja, mahasiswa, hingga seniman Tanah Air ikut turun langsung ke jalan dan bergabung dengan aksi massa. Demo yang dilakukan pada Kamis (22/8) di Gedung DPR RI bertujuan untuk mendesak DPR agar tak melawan putusan MK terkait pencalonan kepala daerah dengan mengesahkan RUU Pilkada.

[Gambas:Twitter]

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan adanya penangkapan terhadap 159 demonstran dalam aksi tolak RUU Pilkada di depan DPR, Jakarta, Kamis (22/8).

Komnas HAM meminta Polda Metro Jaya segera melepas para demonstran.

"Komnas HAM mendorong agar aparat penegak hukum segera membebaskan seluruh peserta unjuk rasa yang ditangkap dan ditahan dalam aksi unjuk rasa hari ini," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangan tertulis, dilansir dari CNN Indonesia.