Angelina Jolie Kritik Pemerintah Atas Kelambanan Mengatasi Kekerasan Seksual saat Masa Perang

Angelina Jolie mengecam kurangnya tindakan pemerintah untuk mendukung para penyintas pemerkosaan di masa perang sebagai hal yang sangat menyakitkan dan membuat frustrasi. Aktris dan mantan utusan khusus PBB untuk pengungsi, yang meluncurkan Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative (PSVI) dengan William Hague, Menteri Luar Negeri saat itu, mengatakan belum ada kemajuan yang hampir cukup untuk membawa pelaku ke pengadilan, memprioritaskan korban selamat, atau mengakhiri impunitas.

Melalui forum pendapat The Guardian pada 28 November 2022, Jolie menulis, "Ada beberapa kemajuan. Tapi, itu hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para penyintas. Atau untuk mencegah pelaku menggunakan pemerkosaan sebagai senjata perang di hampir setiap konflik baru di masa lalu."

Angelina Jolie/ Foto: Getty Images/Guillermo Legaria

"Terlepas dari komitmen yang dibuat oleh pemerintah, kami belum melihat tindakan yang signifikan dan bertahan lama di tingkat global. Ini sangat menyakitkan dan membuat frustrasi," tuturnya.

Saat pemerintah Inggris menandai peringatan 10 tahun PSVI dengan sebuah konferensi di London, Jolie mengatakan, "Kami bertemu dan mendiskusikan kengerian ini dan setuju bahwa hal itu tidak boleh terjadi lagi. Kami berjanji untuk menarik dan mempertahankan garis itu."

"Tapi, ketika sampai pada pilihan sulit tentang bagaimana mengimplementasikan janji-janji ini, kami mengalami masalah yang sama berkali-kali. Kepentingan ekonomi dan politik selalu didahulukan. Kami berhadapan dengan kurangnya kemauan politik, yang berarti bahwa pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah menurunkan pentingnya upaya untuk memerangi kekerasan seksual di zona perang, meskipun ada hubungan langsung dengan perdamaian dan keamanan internasional," lanjutnya.

Ilustrasi/Foto: Freepik.com/opatsuvi

Para menteri dan perwakilan dari 70 negara telah menghadiri KTT PSVI yang berlangsung di London selama dua hari, dari tanggal 28 hingga 29 November 2022. Dua penyintas kekerasan seksual dan peraih Nobel, Nadia Murad dan Denis Mukwege, juga hadir dalam konferensi tersebut.

Tariq Ahmad, perwakilan khusus perdana menteri Inggris untuk PSVI, mengatakan bahwa konferensi tersebut akan mendorong tindakan baru, memastikan komitmen baru, membahas bagaimana memperkuat tanggapan global terhadap kejahatan ini, dan bagaimana menangani beberapa akar penyebab sebenarnya, termasuk diskriminasi gender. Pemerintah Inggris mengumumkan pendanaan baru sekitar £12,5 juta atau sekitar Rp236,4 miliar selama tiga tahun untuk mengatasi kekerasan.

Ilustrasi/Foto: Freepik.com/doidam10

Nimco Ali, kepala eksekutif Five Foundation, sebuah organisasi yang bekerja untuk perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia, mengatakan bahwa uang jaminan tidaklah cukup.

"Sudah terbukti uang jaminan tidak cukup atau tidak bisa diandalkan. Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan perlu menanamkan perubahan pada intinya, serta memperbarui prioritas sistemiknya sendiri dengan menempatkan prinsip kesetaraan gender di jantung kebijakan bantuan dan diplomasinya," ungkapnya.

KTT PSVI yang diadakan di London pada tahun 2014 dihadiri oleh 1.700 politisi, selebriti, dan penyintas, mendapat kritik karena menelan biaya lebih dari lima kali anggaran Inggris tahun 2015 untuk menangani pemerkosaan di zona perang. Pada tahun 2020, sebuah laporan oleh pengawas bantuan mengatakan PSVI belum sepenuhnya mewujudkan ambisi mereka dan berisiko mengecewakan para penyintas.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!