Diskriminasi Harga Berbasis Gender, Ini yang Perlu Kamu Ketahui tentang Pajak Tampon

Rata-rata orang yang mengalami menstruasi menghabiskan tidak sedikit biaya untuk membeli produk menstruasi. Tapi, beberapa negara justru menerapkan pajak tampon (jenis pembalut) karena menurut pemerintah negara setempat, produk menstruasi dianggap sebagai barang mewah. Pajak tampon diketahui menambah beban bagi orang yang sedang menstruasi dan mendiskriminasi mereka, dengan menjadikan barang-barang penting bagi kehidupan mereka menjadi tidak terjangkau bagi sebagian orang.

Secara global, 800 juta perempuan mengalami menstruasi dan 500 juta diantaranya hidup tanpa akses ke fasilitas kebersihan menstruasi yang memadai. Banyak dari mereka yang menggunakan bahan yang tidak aman untuk mengatur menstruasi. Para pendukung menstruasi di dunia berjuang untuk pembebasan pajak produk menstruasi dan memastikan bahwa setiap orang dapat mengatur menstruasi mereka.

Pengertian Pajak Tampon

Mengenal pajak menstruasi/Foto: Freepik.com

Dilansir dari Global Citizen, pajak tampon adalah pungutan atas produk menstruasi yang berarti mereka memiliki pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan. Sedangkan barang-barang pembelian kesehatan penting lainnya, seperti resep, beberapa obat bebas, dan lainnya dibebaskan dari pajak.

Pajak tampon juga dikenal dengan istilah Pink Tax. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bentuk diskriminasi berbasis gender yang dinamai untuk memasarkan warna merah muda terhadap perempuan.

Alasan Diberlakukan Pajak Tampon

Alasan penetapan pajak tampon/Foto: Freepik.com/EvgenySmykov

Bagi banyak negara bagian dan negara Amerika Serikat, mengecualikan produk menstruasi dari pajak mengakibatkan berkurangnya pengumpulan pendapatan publik. Pemotongan pajak untuk popok dan tampon di California misalnya, diperkirakan akan menghilangkan pendapatan sekitar $55 juta atau sekitar Rp858,1 miliar per tahun.

Di negara bagian New York, penghapusan pajak tampon diperkirakan akan mengurangi pendapatan sebesar $14 juta atau sekitar Rp218,4 miliar setiap tahunnya. Ketika negara bagian menghilangkan pajak tampon, mereka akhirnya harus menaikkan tarif pajak untuk barang-barang lain guna menutupi kerugian tersebut.

Besaran Biaya Pajak Tampon

Besaran biaya pajak tampon/Foto: Freepik.com

Secara global, sekitar 12,8 persen perempuan dan anak perempuan hidup dalam kemiskinan dan berjuang untuk mengakses sumber daya untuk mengatasi menstruasi mereka. Pajak tampon mempersulit orang-orang yang hampir tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sedangkan mayoritas orang yang mengalami menstruasi adalah perempuan, yang berada dalam posisi kurang menguntungkan dari segi finansial karena dipengaruhi kesenjangan upah gender.

Banyak Organisasi Berjuang Bebaskan Pajak Tampon

Hal yang perlu diketahui tentang pajak tampon/Foto: Freepik.com/tania.kitura

Negara yang Terapkan Pajak Tampon

Negara yang terapkan pajak tampon/Foto: Freepik.com/volody10

Produk menstruasi dikenakan pajak penjualan negara bagian di 30 dari 50 negara bagian Amerika Serikat, meskipun ada upaya untuk melarang pajak di seluruh negara. Di Uni Eropa, sebagian negara tidak diizinkan untuk membuat pajak pertambahan nilai dengan nilai nol pada produk menstruasi dan memiliki pajak tampon minimum 5 persen. Meski begitu, beberapa negara di UE telah berhasil mengurangi atau menghilangkan pajak tampon lebih cepat.

Irlandia adalah satu-satunya negara UE yang tidak mengenakan pajak tampon setelah bergabung dengan UE. Jerman juga mengklasifikasi ulang produk menstruasi sebagai barang yang diperlukan dan mengurangi pajak tampon dari 19 persen menjadi 7 persen pada tahun 2019.

Setelah bertahun-tahun aktivis berkampanye dan memprotes biaya diskriminatif pada produk menstruasi, Inggris telah membebaskan pajak dari produk tersebut saat ini. Negara lain yang telah membebaskan pajak dari produk menstruasi antara lain Kenya, Australia, Kanada, India, Jamaika, Nikaragua, Nigeria, Tanzania, Lebanon, Malaysia, Kolombia, Rwanda, Afrika Selatan, dan Namibia.

Perjuangan untuk Menghilangkan Pajak Tampon

Perjuangan menghilangkan pajak tampon/Foto: Freepik.com/oksix

Organisasi di seluruh dunia berjuang untuk membuat produk menstruasi lebih terjangkau. Period Campaign dalam mendesak negara bagian Amerika Serikat untuk menghapus pajak tampon telah diberlakukan sebelum tanggal 15 April, yang bertepatan dengan Hari Pajak Nasional ketika pengembalian pajak penghasilan individu jatuh tempo kepada pemerintah federal.

Kampanye tersebut membuat peta interaktif untuk mengedukasi pengguna tentang status pajak tampon di negara bagian mereka. Sementara itu, organisasi Period Tax membuat peta dan basis data pajak tampon global untuk memudahkan menemukan kampanye dalam mendukung penghentian pajak di negara-negara di seluruh dunia.

Idealnya, semua produk menstruasi seharusnya menjadi produk bebas pajak bagi semua orang yang membutuhkannya. Sementara itu, banyak negara memperkenalkan undang-undang untuk mengamanatkan produk gratis di ruang publik.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!