Menggema di Daring dan Luring, Mahasiswa Demo "Indonesia Gelap": Ini Makna hingga 13 Tuntutannya

Apa Itu #IndonesiaGelap yang Trending di Media Sosial?

Apa Itu #IndonesiaGelap yang Trending di Media Sosial?/Foto: Dok. X

Tagar #IndonesiaGelap menggema di media sosial, berisikan kegelisahan, protes, dan kritik masyarakat terhadap berbagai permasalah yang muncul di era Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Netizen menilai kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia semakin memburuk.

Netizen menyoroti kondisi hidup layak yang seharusnya sudah menjadi hak, tapi semakin sulit diraih karena berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

"#IndonesiaGelap: habis gelap, terbitlah perlawanan! Saat kondisi hidup layak yang seharusnya adalah hak kita bahkan menjadi sulit dicapai, kita berhak melawan dan mengingatkan negara akan kewajibannya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kita," tulis akun @amn***.

Dalam foto yang beredar bersamaan dengan tagar #IndonesiaGelap, ada beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama, yaitu:

1. Anggaran pendidikan dipangkas.
2. Kekerasan aparat tak kunjung diusut tuntas.
3. Proyek Strategis Nasional merusak lingkungan dan merampas penghidupan masyarakat Adat.
4. Pelanggaran berat HAM disambut impunitas, utang negara atas keadilan bagi korban tak kunjung lunas.

Tagar ini, bisa dibilang, merupakan lanjutan dari tagar #PeringatanDarurat yang sebelumnya sudah menggema di media sosial dalam beberapa versi, mulai dari Garuda berlatar biru, hitam, hingga merah. 

Garuda Biru Peringatan Darurat pertama kali tercetus di media sosial pada Agustus 2024. Kala itu, masyarakat menentang pengesahan RUU Pilkada 2024 dan menjadi ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya Pilkada 2024. Gambar tersebut juga dianggap netizen dapat mewakili kekecewaan mereka terkait sistem pemerintahan Indonesia saat ini.

Beberapa waktu lalu, muncul kembali tagar #PeringatanDarurat berlatar hitam, berisikan kegelisahan netizen terhadap sederet permasalahn yang terjadi selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Tak lama kemudian, Garuda Merah Peringatan Darurat menggema di media sosial, menunjukkan kritik netizen soal pemangkasan anggaran di bidang pendidikan.

[Gambas:Twitter]

Tak hanya itu, netizen juga membuat siaran pers yang mengajak media luar negeri untuk meliput atau memberitakan permasalah yang sedang terjadi di Indonesia.

[Gambas:Twitter]

Demo Mahasiswa Indonesia Gelap, Ini 13 Tuntutannya

Demo Mahasiswa Indonesia Gelap, Ini 13 Tuntutannya/Foto: Ari Saputra/detikcom

Tak hanya menggema di media sosial, tagar #IndonesiaGelap menjadi judul demo mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia pada Senin (18/2). Aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan berlangsung hingga Rabu (19/2).

Aksi ini dilakukan di beberapa titik di penjuru Indonesia. Di Jakarta, demo mahasiswa berpusat di kawasan Patung Kuda di dekat Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ada 13 tuntutan terhadap pemerintah yang dibacakan di unjuk rasa tersebut, mulai dari isu pendidikan hingga rombak Kabinet Merah Putih.

Tuntutan itu dibacakan Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Dia menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan tersebut.

"Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia," kata Bagas di hadapan mahasiswa, dikutip dari detikNews.

Berikut 13 poin tuntutan massa:

1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Kata mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.

12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.

Ancam Akan Ada Demo Lanjutan Jika Tuntutan Diabaikan Prabowo

Demo mahasiswa UNS Solo di gerbang kampus, Senin (17/2/2025)/Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng

Massa aksi mengancam akan menggelar demonstrasi lanjutan jika pemerintah tidak menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan. Bagas Wisnu mendesak Presiden Prabowo Subianto dan jajaran segera merespons sejumlah tuntutan yang dilayangkan koalisi sipil.

"Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tertanda Koalisi Masyarakat Sipil," kata Bagas saat membacakan pernyataan sikap di Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2), dilansir dari CNN Indonesia.

Selain di Jakarta, demo mahasiswa bertajuk "Indonesia Gelap" juga terjadi di Surabaya, Bandung, Solo, Makassar, hingga Bali. Di Jakarta, diperkirakan ada 1.000 mahasiswa lebih yang turun ke jalan.

[Gambas:Twitter]

Salah satu yang selalu jadi sorotan kala aksi unjuk rasa adalah spanduk hingga slogan bernuansa kritik yang dikibarkan. Di unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" kali ini juga terdapat banyak spanduk yang menyuarakan keresahan masyarakat.

Ada poster bertuliskan "1 Presiden Berbagai Insiden", merujuk pada film yang baru-baru ini rilis yaitu 1 Kakak 7 Ponakan. Ada pula spanduk bertuliskan "100 Hari yang Paling Mematikan", "Tidak Ada Generasi Emas karena Anggaran Dipangkas", hingga "Anaknya makan gratis, ortunya di-PHK".

[Gambas:Twitter]

Demo Pelajar dan Mahasiswa di Papua Tolak Makan Bergizi Gratis

Siswa SMA di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menggelar demonstrasi menolak program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat/Foto: (dok. istimewa)

Sementara itu, pelajar dan mahasiswa di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, menggelar aksi demo menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (17/2).

Mereka meminta pemerintah memberikan program pendidikan gratis. Para pelajar membawa spanduk dengan berbagai tulisan, salah satunya berbunyi 'Kami Tolak MBG, Kami Pilih Pendidikan!'.

"Mereka menuntut pendidikan gratis dan menolak program MBG dari pemerintah pusat. Dan kasus demo ini sama dengan yang terjadi di beberapa kota di Papua," kata Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba dalam keterangannya, Senin (17/2), dikutip dari detikcom.

[Gambas:Twitter]

Demonstrasi sempat diwarnai kericuhan saat polisi berupaya memisahkan kelompok pelajar-mahasiswa dengan kelompok lain yang diduga akan mengganggu situasi kamtibmas. Dalam kericuhan itu, polisi sempat menembakkan gas air mata lantaran ada perlawanan dari massa yang melempari aparat dengan batu hingga ketapel.

Menanggapi demo pelajar-mahasiswa yang menolak MBG di Papua, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa jika ada pihak yang menolak makan bergizi gratis boleh tak menerimanya secara pribadi. Namun penolakan tersebut, lanjutnya, jangan sampai menghalangi hak penerima lainya untuk mendapatkan makan bergizi gratis.

Hasan mengatakan aksi unjuk rasa untuk membatalkan MBG sama saja menghalangi hak orang lain yang ingin menerima program tersebut.

"Kalau ada orang yang bilang mereka enggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami enggak usah dikasih', enggak apa-apa," kata Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2), dilansir dari CNN Indonesia.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!