Hingga saat ini, tanggung jawab pengasuhan anak masih dibebankan kepada para ibu saja. Padahal, pengasuhan adalah tugas setara antara ayah dan ibu. Hal ini pada akhirnya membuat perempuan karier memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya.

Ya, menikah dan mengurus anak merupakan alasan utama perempuan Indonesia keluar dari angkatan kerja. Data dari Bank Dunia menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja cenderung stagnan selama dua dekade terakhir, tercatat hanya sekitar 52 persen partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dibandingkan dengan tingkat partisipasi pria sebesar 85 persen.

Padahal, jika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia meningkat hingga 58 persen, maka dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 62 miliar dolar AS atau sekitar 0,7 persen per tahun. Selain itu, jika kesenjangan gender dalam angkatan kerja berhasil diturunkan, maka dapat berkontribusi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi global sekitar 5,3 triliun dolar AS.

Ilustrasi ibu bekerja/Foto: Freepik.com/freepik

Oleh karena itu, diperlukan solusi multi-sektoral seperti akses kepada tempat pengasuhan anak yang berkualitas dan terjangkau, guna memastikan perempuan dapat masuk dan tetap menjadi bagian dari angkatan kerja.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Ayu Darmawati, semua pihak dan sektor pembangunan perlu bekerja sama untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, termasuk berinvestasi pada ekosistem layanan pendidikan anak usia dini dan pengasuhan anak yang inklusif, universal dan berkualitas tinggi.

"Tujuan bersama ini mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dicapai, namun bukan hal yang mustahil untuk kita wujudkan dengan kita bekerja sama, perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju," ungkapnya dalam webinar bertajuk "Investasi pada Pengasuhan Anak: Mendorong Kebijakan untuk Mendukung Partisipasi Perempuan dalam Angkatan Kerja" yang diadakan oleh Bank Dunia, didukung oleh Pemerintah Australia bekerja sama dengan majalah Femina pada Kamis (27/10).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Ayu Darmawati/ Foto: Tangkapan Layar

Investasi pada pengasuhan anak dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Guna mendukung hal tersebut, ada beberapa rekomendasi investasi, termasuk mendorong pemerintah, sektor swasta dan komunitas untuk berinvestasi pada pengasuhan anak. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada perubahan regulasi pemerintah terkait dengan kelahiran, baik untuk ibu maupun ayah; implementasi kebijakan tempat kerja yang inklusif di perusahaan, seperti fleksibilitas waktu kerja atau waktu kerja; serta menyediakan pilihan fasilitas pengasuhan anak untuk membuka peluang bagi perempuan memasuki dan tetap menjadi bagian dari angkatan kerja.

"Dengan mengarusutamakan lebih jauh pengasuhan anak sebagai isu kebijakan publik, kita dapat bersama-sama membahas kebutuhan terkait pengasuhan anak bagi keluarga Indonesia, serta tetap terus berupaya mengatasi isu-isu lain yang menghambat partisipasi perempuan dalam dunia kerja," kata Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste dalam kesempatan yang sama.

"Kita perlu memadukan upaya berbagai pemangku kepentingan di semua tingkatan pemerintah maupun aktor penting lainnya termasuk perusahaan, pekerja terkait upaya perawatan (care workers), dan penyedia fasilitas pengasuhan anak untuk mengembangkan solusi bagi semua pihak. Ada peranan yang dapat dilakukan oleh kebijakan publik dalam mengembangkan peraturan, dan untuk seluruh pemangku kepentingan bekerja sama dalam mengembangkan potensi di sektor ini," tambahnya.

Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste/ Foto: Tangkapan Layar

Analisis Bank Dunia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tersedianya tambahan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) per 1.000 anak di kabupaten/ kota akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia sebesar 11- 13 persen. Oleh sebab itu, pemberian akses yang lebih baik bagi keluarga kepada pengasuhan anak yang dapat dipercaya adalah pilihan kebijakan yang baik untuk Indonesia.

Hal ini dapat dicapai dengan berinvestasi pada keseluruhan sektor ekonomi perawatan, misalnya seperti melatih pekerja perawat/pengasuh (care workers), meningkatkan standar layanan dan pengawasan penyediaan fasilitas pengasuhan, dan melakukan kampanye untuk mempromosikan potensi manfaat pengasuhan anak bagi anak-anak, perempuan dan keluarga.

Komalasari, Plt Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/ Foto: Tangkapan Layar

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Komalasari, Plt. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengatakan bahwa dengan telah ditetapkannya standar pencapaian perkembangan anak usia dini, maka anak yang masuk ke PAUD akan mendapatkan stimulasi dalam proses pembelajaran yang mereka terima untuk meraih pencapaian yang sesuai dengan perkembangan anak.

"Satuan PAUD pada intinya adalah mitra dalam tumbuh kembang anak, khususnya bagi perempuan yang ingin bekerja dan mewujudkan partisipasi mereka untuk bisa produktif secara ekonomi," tutupnya.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!