sign up SIGN UP

Miris! Masih Banyak Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus yang Tidak Terlapor, Apa Penyebabnya?

Nadya Quamila | Selasa, 09 Nov 2021 19:45 WIB
Miris! Masih Banyak Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus yang Tidak Terlapor, Apa Penyebabnya?
caption
Jakarta -

Kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami mahasiswa Universitas Riau menambah daftar kelam kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Menurut catatan Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Indonesia, banyak pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang tidak dilaporkan karena tidak adanya mekanisme pengaduan yang tersedia serta jaminan bagaimana kasusnya direspon.

Sepanjang tahun 2015-2020, Komnas Perempuan menerima 27 persen aduan kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi dari keseluruhan pengaduan yang terjadi di lembaga pendidikan. Data ini diperkuat dengan temuan survei Mendikbud Ristek (2019) bahwa kampus menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual (15 persen), setelah jalanan (33 persen) dan transportasi umum (19 persen)


Penyebab Banyaknya Kasus Kekerasan Seksual yang Tidak Terlapor

Waspada! Kenali tingkatan pelecehan seksual ini agar lebih berhati-hatiPenyebab masih banyaknya kasus kekerasan seksual di kampus yang tidak terlapor/ Foto: Pexels/Rodnae Productions



Menurut Asosiasi LBH APIK Indonesia, selain tidak ada mekanisme pengaduan yang tersedia, ada beberapa penyebab lain mengapa masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terlapor di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pertama, terdapat rasa khawatir dari korban bahwa kerahasiaan tidak terjamin. Hal tersebut juga dibarengi dengan stigma yang menyudutkan korban, tekanan dari pelaku yang memiliki otoritas di Perguruan Tinggi, serta khawatir tidak mendapatkan respon positif saat melaporkan kasus-kasus tersebut.

Kedua, tidak sedikit yang masih belum memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta banyak pula yang tidak memperoleh bantuan apabila mengalami kekerasan.

Dibutuhkan Mekanisme untuk Tangani Kasus Kekerasan Seksual

Hal yang harus dilakukan untuk korban pelecehan seksualMasih banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang tidak terlapor/Foto: Freepik/userfreepik


Melihat semakin maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, dibutuhkan adanya mekanisme untuk mencegah dan menangani kasus tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai bagian akuntabilitas Perguruan Tinggi dalam membangun kampus yang tidak mentoleransi adanya kekerasan seksual di lingkungannya.

Untuk menangani kekerasan seksual yang selama ini luput tertangani oleh pihak kampus, Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi pada akhir Oktober lalu.

Dalam Permendikbud tersebut ditegaskan dan diatur cara-cara penanggulangan kekerasan seksual. Harapannya, peraturan ini dapat menjadi langkah maju untuk mewujudkan lingkungan Pendidikan yang aman, sehat dan nyaman tanpa kekerasan seksual.


Pernyataan Sikap Asosiasi LBH APIK Indonesia

Saat ini sudah banyak pula kelompok-kelompok penyintas kekerasan seksual yang bisa kamu jadikan tempat mencurahkan isi hati dan pikiran.Pernyataan sikap Asosiasi LBH APIK Indonesia terhadap Permendikbud No 30 Tahun 2021/Foto: Freepik



Asosiasi LBH APIK telah mencermati Permendikbud No.30 tahun 2021 dan memandang bahwa Permendikbud tersebut merupakan salah satu langkah maju untuk mendorong kampus yang aktif mencegah dan menangani kekerasan seksual sehingga perlu didukung.

Namun ada beberapa rekomendasi yang diusulkan oleh LBH APIK terkait Permendikbud tersebut, yakni:

  • Memandang adanya perbedaan persepsi dan kapasitas Perguruan Tinggi dalam membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, maka Pemerintah perlu melakukan dialog dan asistensi intensif untuk membantu Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan Permendikbud sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan.

  • Pemerintah perlu menyediakan Panduan Teknis yang lebih detail sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam memahami serta mengimplementasikan Permendikbud tersebut, salah satunya masih kurangnya penjelasan mengenai peran kampus dalam Pasal 10 dan Pasal 11 terkait pendampingan, perlindungan, sanksi, dan pemulihan, termasuk mengenai kewajiban kampus dalam menyediakan rehabilitasi, layanan kesehatan, dan bantuan hukum.

  • Pemerintah perlu menguatkan sosialisasi lebih detail pada muatan yang berpotensi menimbulkan multitafsir di masyarakat, diantaranya mengenai unsur relasi kuasa. Bahwa faktanya, termasuk dari pengalaman LBH APIK selama ini, kasus kekerasan seksual seringkali menggunakan otoritas dari pihak tertentu untuk dapat melakukan kekerasan seksual kepada pihak lain, misalnya menggunakan otoritas dalam memberikan nilai kuliah atau akan dihambat dalam penyelesaian tugas akhir, otoritas atas penilaian kinerja staf, senioritas, dan lainnya sehingga korban tidak berdaya untuk menyampaikan penolakan.

  • Tujuan Permendikbud ini adalah untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, sehingga ranah pengaturannya terbatas pada wilayah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga penerapan argumentum a contrario dengan kesimpulan bahwa Permendikbud tersebut dianggap mendorong atau melegalisasi zina kurang tepat. Selain itu, tindakan-tindakan lain yang tidak diatur dalam Permendikbud ini yang telah dimiliki Perguruan Tinggi, seperti pelanggaran Kode Etik, masih tetap berlaku dan tidak dihapuskan karena adanya Permendikbud ini.

  • Bahwa Permendikbud ini mendorong pengaturan pada kebijakan kampus dalam merespon kekerasan seksual dan menyusun sanksi yang sesuai dan terbatas pada kewenangan kampus, serta terkait dengan akuntabilitas dan peran kampus dalam merespon kekerasan seksual. Maka dalam hal ini Permendikbud tersebut tidak bertentangan dan tidak menggugurkan hak korban menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

  • Mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, menciptakan ruang yang aman bagi korban serta mendukung pemenuhan hak-haknya, baik di institusi pendidikan serta dimanapun.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!

(naq/naq)

Our Sister Site

mommyasia.id