Kemudahan Pelaporan hingga Dana Restitusi bagi Korban

Keterangan Saksi atau Korban dan 1 Alat Bukti Sudah Cukup Menentukan Terdakwa

Ilustrasi korban kekerasan seksual/Foto: pexels.com/rodnae-productions

Selama ini, kasus kekerasan seksual banyak yang tidak berujung pada keadilan karena terhambat perihal keterangan saksi atau kurangnya alat bukti. Namun, hadirnya UU TPKS dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam Pasal 20, disebutkan bahwa keterangan saksi dan/atau korban TPKS dan 1 alat bukti yang sah sudah dapat menentukan seseorang menjadi terdakwa. Alat bukti yang sah dalam pembuktian TPKS yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudahan Pelaporan

UU TPKS juga mempermudah pelaporan soal kekerasan seksual. Bagi korban atau siapapun yang mengetahui atau melihat kekerasan seksual bisa melaporkannya ke UPTD PPA, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, termasuk kepolisian. Kemudian pada pasal 42 disebutkan, dalam waktu 1x24 jam, pelapor atau korban berhak menerima perlindungan oleh aparat kepolisian, sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.

Selama kurun waktu itu, polisi berhak membatasi gerak pelaku, baik membatasi atau menjauhkan korban dengan pelaku maupun hak lain. Selanjutnya, sejak perlindungan sementara kepolisian wajib mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK.

Korban Mendapatkan Hak Perlindungan hingga Pemulihan

Ilustrasi korban kekerasan seksual/Foto: Pexels/Polina Zimmerman

Dalam pasal 67, korban kekerasan seksual memiliki tiga hak, meliputi hak atas penanganan; hak atas perlindungan; dan hak atas pemulihan. Pemenuhan atas hak tersebut merupakan kewajiban negara sesuai kondisi dan kebutuhan korban, dikutip dari CNN Indonesia.

Hak atas penanganan misalnya, mendapat dokumen hasil penanganan, layanan hukum, penguatan psikologis, perawatan medis, hingga hak untuk menghapus konten seksual berbasis elektronik yang menyangkut korban.

Kemudian hak perlindungan meliputi, kerahasiaan identitas, tindakan merendahkan oleh aparat yang menangani kasus, hingga perlindungan atas kehilangan pekerjaan, mutasi, pendidikan, hingga akses politik.

Sementara hak pemulihan meliputi, rehabilitasi medis dan mental, restitusi dari pelaku atau kompensasi dari negara, hingga reintegrasi sosial. Pemulihan itu didapat korban mulai proses hingga setelah proses peradilan.

Korporasi yang Melakukan TPKS Bisa Dikenai Denda dan Pidana

Kekerasan seksual juga banyak terjadi di lingkungan korporasi. Seringnya, kekerasan seksual terjadi di lingkungan ini karena adanya ketimpangan relasi kuasa, ketidaksetaraan gender, serta pelaku tidak mendapatkan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan.

Namun, Pasal 13 dalam UU TPKS menjelaskan bahwa pihak korporasi yang melakukan TPKS dapat dikenakan denda sekitar Rp 200 juta sampai Rp 2 miliar. Pihak korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi, pembiayaan pelatihan kerja, hingga perampasan keuntungan yang diperoleh dari TPKS.

Bahkan, pihak korporasi juga bisa dijatuhi pidana berupa pencabutan izin tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, serta pembubaran korporasi.

Tidak Ada Restorative Justice

UU TPKS juga mengatur agar restorative justice, seperti mediasi, tidak berlaku dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai informasi, restorative justice adalah satu dari sekian pendekatan di dunia hukum untuk mengurangi kejahatan. Bisa dikatakan sebagai jalur damai bagi terdakwa atas kerelaan korban, dikutip dari detikcom.

Dana Restitusi bagi Korban

Ilustrasi korban kekerasan seksual/Foto: Freepik.com

Pasal 30 UU TPKS mengatur soal hak restitusi atau ganti kerugian yang didapat korban kekerasan seksual. Dana restitusi diberikan atas putusan hakim yang menetapkan pelaku bersalah.

Nantinya, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku kekerasan seksual atas izin pengadilan negeri setempat. Namun, restitusi dapat dikembalikan jika perkara tidak jadi dituntut karena tak cukup bukti.

"berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum," demikian bunyi poin b pasal 32, seperti dilansir dari CNN Indonesia.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!