sign up SIGN UP

Jalan Panjang Perjuangan RUU TPKS: Proses Pengesahan dalam Ancaman Padahal Kasus Terus Bermunculan

Nadya Quamila | Rabu, 24 Nov 2021 19:00 WIB
Jalan Panjang Perjuangan RUU TPKS: Proses Pengesahan dalam Ancaman Padahal Kasus Terus Bermunculan
caption
Jakarta -

Perjuangan panjang untuk memerangi kekerasan seksual di Tanah Air masih berlanjut. Kasus kekerasan seksual terus bermunculan, namun sangat disayangkan masih belum ada payung hukum yang memadai untuk melindungi para korban dan penyintas.

Pada September lalu, diketahui RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) berubah nama menjadi RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Baleg DPR menyebut perubahan nama terjadi setelah RUU tersebut menuai banyak kritik.

Saat ini, Panitia Kerja (Panja) sedang menggodok RUU TPKS yang masih dalam tahap penyusunan. Apabila sesuai agenda, pada Kamis (25/11) akan diadakan pleno di Badan Legislasi atau Baleg untuk mengambil keputusan terhadap naskah RUU TPKS.

Melansir dari detikcom, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya, menyampaikan setidaknya ada 3 poin yang masih diperdebatkan dalam rapat pembahasan, yaitu judul, alur, dan pasal yang kontroversial.

Namun menurut Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam konferensi pers yang diadakan Rabu (24/11), RUU TPKS yang saat ini dibahas malah berada dalam titik potensi pergeseran serius dari tujuan diusulkannya RUU tersebut.

Proses legislasi RUU TPKS dalam ancaman, berikut penjelasan dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual.

Perubahan Judul RUU TPKS: Kata 'Kekerasan' Diusulkan Dihilangkan

Cara yang Bisa Dilakukan untuk Mencegah Tindakan Pelecehan Seksual / foto : pexels.com/KatSmithIlustrasi kekerasan seksual/Foto: Pexels.com/KatSmith

Selama rapat-rapat Panja berlangsung, Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual terus memantau perkembangan RUU TPKS. Menurut Ratna Bantara Munti dari LBH APIK, ada 3 poin yang menjadi kekhawatiran, yang pertama adalah perubahan judul.

Diketahui ada beberapa pihak yang mengusulkan perubahan judul, yakni mengeluarkan/menghilangkan kata "kekerasan" dari judul semula sehingga menjadi "RUU Tindak Pidana Seksual".

"Perubahan tersebut dengan tujuan untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak termasuk kekerasan, tetapi itu dianggap harus dipidana. Misalnya perbuatan perzinahan, seks bebas, dan seterusnya. Walaupun itu sebenarnya bukan dari bagian kekerasan," ungkap Ratna dalam konferensi pers, Rabu (24/11).

Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual mengkhawatirkan jika kata 'kekerasan' tersebut dihilangkan, maka tujuan dan maksud dari RUU TPKS itu sendiri jadi tidak terpenuhi. Pasalnya, RUU TPKS ini disusun untuk kepentingan korban kekerasan seksual dan menjadi payung hukum perlindungan bagi korban.

Berpotensi Mengkriminalkan Korban Kekerasan Seksual

Waspada! Kenali tingkatan pelecehan seksual ini agar lebih berhati-hatiIlustrasi korban kekerasan seksual/Foto: Pexels/Anete Lusina

Di sisi lain, mencampuradukkan pengaturan soal zina dalam RUU TPKS berpotensi akan menguatkan stigma bahkan kriminalisasi bagi korban kekerasan seksual, terutama ketika korban gagal membuktikan kasusnya maka ia akan terancam sebagai pelaku zina (reviktimisasi).

Menurut Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, adanya kehendak dari beberapa pihak yang memaksakan isu perzinahan dan sejenisnya masuk ke dalam RUU TPKS memperlihatkan kegagalan dalam memahami isu kekerasan seksual.

"Apabila konsep perzinahan dan sejenisnya dicampuradukkan dengan konsep kekerasan seksual, padahal itu jelas dua hal yang berbeda, bukan saja hanya mengaburkan penanganan kekerasan seksual, tetapi berpotensi mengkriminalkan korban," ungkap Ratna.

"Jika merasa kurang mengenai aturan kesusilaan, ya usulkan saja sendiri, jangan 'numpang' di RUU PKS, karena jelas beda jalur dan beda muatan," cetusnya.

RUU TPKS Diinginkan untuk Mengatur Pencegahan Saja

kekerasan dalam hubunganIlustrasi korban kekerasan seksual/Foto: Freepik/Spukkato

Kekhawatiran lainnya yang menjadi sorotan Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual adalah adanya keinginan RUU TPKS hanya mengatur aspek pencegahan saja. Padahal, ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya, seperti perlindungan dan pemulihan penyintas atau korban.

"Padahal fenomena-fenomena kasus kekerasan seksual yang sudah banyak terjadi ini seharusnya bisa membuka mata kita bahwa persoalannya adalah yang sudah terjadi dan nggak bisa dilaporkan dan ditangani. Dan yang lebih parah adalah korbannya tidak mendapatkan pemulihan. Harusnya kita fokus pada korban," ungkap Bivitri Susanti selaku Pakar Hukum Tata Negara.

Ratna juga menambahkan, "Yang kita butuhkan adalah ini ada korban yang harus kita lindungi, sementara payung hukumnya itu belum memadai. Fokus pada jalur dan hanya mengurusi kekerasan seksual. Dan itu bukan hanya pencegahan, tetapi juga penanganan, pemulihan, dan perlindungan hak, harus komprehensif."

Dan yang terakhir, muncul kekhawatiran pembahasan RUU TPKS terancam gagal. Kekhawatiran tersebut muncul karena upaya pihak-pihak tertentu yang menolak RUU TPKS yang terus memanfaatkan polemik terhadap Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Diketahui Permendikbud PPKS tersebut sempat menuai pro kontra karena seakan mengisyaratkan melegalisasi perbuatan seks di luar nikah. Dengan tegas, Kemendikbud Ristek menanggapi bahwa peraturan tersebut sama sekali tidak mendukung perbuatan zina.

Meski masih menuai pro kontra, namun menurut Kemendikbud Ristek, satu persatu kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus mulai dilaporkan.


4 Poin Penting yang Harus Diperjuangkan

Melihat dinamika dan perkembangan terkait RUU TPKS di atas, ada 4 poin penting yang ingin disampaikan oleh Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual:

  1. Mempertahankan judul RUU saat ini, yakni RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
  2. Menjaga dan mengamankan RUU TPKS agar tetap pada tujuan dan maksud disusunnya RUU ini, yakni sebagai aturan khusus yang berfokus pada isu kekerasan seksual, dan bukan isu lain di luar konteks kekerasan seksual, seperti isu seks bebas atau isu asusila.
  3. Menghindarkan potensi kriminalisasi terhadap korban dengan menutup upaya-upaya pihak tertentu yang berambisi mencampuradukkan isu zina dan sejenisnya dengan kekerasan seksual.
  4. Tidak hanya menitikberatkan RUU ini pada pencegahan, tetapi juga menguatkan substansi RUU TPKS di semua aspeknya, khususnya pemidanaan, penanganan, dan layanan terpadu untuk pemulihan korban, sehingga RUU TPKS bisa diimplementasikan sesuai dengan harapan dan tujuan penyusunan.

***

[Gambas:Youtube]

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!

(naq/naq)

Our Sister Site

mommyasia.id