sign up SIGN UP

Kasus Marak Terjadi, Korban Kekerasan Seksual Ternyata Tidak Dijamin BPJS Kesehatan

Nadya Quamila | Beautynesia
Senin, 13 Jun 2022 14:00 WIB
Kasus Marak Terjadi, Korban Kekerasan Seksual Ternyata Tidak Dijamin BPJS Kesehatan
caption
Jakarta -

Kasus kekerasan seksual sayangnya masih marak terjadi di Tanah Air. Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari Januari sampai November 2021.

Dampak dari kekerasan seksual, banyak korban atau penyintas yang mengalami trauma berat dan ketakutan dalam menjalani hidupnya. Tak jarang, mereka merasa tak berdaya, hingga menyalahkan diri sendiri akibat peristiwa yang dialami.

Dari kasus kekerasan seksual, sebenarnya tidak hanya mencari keadilan yang penting, namun pendampingan dan penanganan terhadap korban juga harus diperhatikan. Selain bantuan hukum, bantuan profesional juga dibutuhkan untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialami.

Sayangnya, akses dan fasilitas untuk mendapatkan bantuan profesional untuk pemulihan masih belum mudah dijangkau oleh para korban dan penyintas. Mereka tidak bisa mengandalkan BPJS Kesehatan, karena rupanya korban kekerasan seksual tidak dijamin BPJS Kesehatan.

Korban Kekerasan Seksual Tidak Dijamin BPJS Kesehatan

Parent is holding her little girls arm and is about to use violence. Representing child abuse and domestic violence.Ilustrasi kekerasan seksual/ Foto: Getty Images/iStockphoto/simarik

BPJS Kesehatan adalah salah satu asuransi sektor kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Meskipun demikian, terdapat sejumlah penyakit yang tidak ditanggung BPJS.

Sama seperti asuransi kesehatan lainnya, BPJS memiliki sejumlah syarat dan ketentuan terkait jenis penyakit yang bisa ditanggung maupun tidak.

Pemerintah sendiri memang tidak secara spesifik menyebutkan penyakit. Namun, bila melihat aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, ada sejumlah layanan dan penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, salah satunya adalah penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual, seperti dikutip dari detikHealth.

Padahal, dampak psikologis yang diakibatkan oleh kekerasan seksual bisa terjadi dalam kurun waktu yang panjang terhadap korban atau penyintas, apalagi jika tidak ditangani. Trauma dan depresi yang dialami korban juga bisa berdampak pada kesehatan fisik. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pemulihan dari bantuan profesional.

UU TPKS Atur Dana Pemulihan untuk Korban

Ilustrasi depresi/ Foto: Freepik.comIlustrasi depresi/ Foto: Freepik.com

Pada April 2022 lalu, payung hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual yang dinanti begitu lama, akhirnya telah disahkan. Yup, etelah 10 tahun digagas, akhirnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) resmi disahkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

UU TPKS mengakomodasi hak korban kekerasan seksual, salah satunya dana pemulihan. Dilansir dari CNN Indonesia, Pasal 30 Ayat 1 UU TPKS berbunyi, "Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan."

Rinciannya, restitusi tersebut berupa, ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan korban; pengganti biaya perawatan medis korban; dan ganti kerugian lain yang diderita korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu, penting untuk mengawal implementasi UU TPKS ini agar bisa memberantas kasus kekerasan seksual, dan yang terpenting, korban atau penyintas mendapatkan penanganan dan pendampingan yang dibutuhkan.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!

(naq/naq)

Our Sister Site

mommyasia.id