STATIC BANNER
160x600
STATIC BANNER
160x600
BILLBOARD
970x250

Aturan Pemisahan Tempat Duduk Dibatalkan, Muncul Wacana Baru Angkot Khusus Perempuan Guna Cegah Pelecehan Seksual

Nadya Quamila | Beautynesia
Kamis, 14 Jul 2022 14:00 WIB
Aturan Pemisahan Tempat Duduk Dibatalkan, Muncul Wacana Baru Angkot Khusus Perempuan Guna Cegah Pelecehan Seksual

Indonesia darurat kekerasan dan pelecehan seksual. Selain heboh kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren di Jombang serta di sekolah Selamat Pagi Indonesia di Malang, masyarakat juga menyoroti soal pelecehan seksual yang marak terjadi di angkutan umum.

Imbas maraknya pelecehan seksual yang terjadi di transportasi publik, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta berencana akan mengeluarkan aturan soal pemisahan tempat duduk penumpang pria dan perempuan di angkutan kota (angkot). Hal ini menurutnya meminimalisir kemungkinan terjadinya pelecehan di dalam angkot. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan kebijakan pemisahan kursi penumpang tersebut.

Alasan Aturan Pemisahan Tempat Duduk Pria-Perempuan di Angkot Dibatalkan

Sopir angkot di Kota Bandung mengeleng-gelengkan kepala, mengetahui harga pertamax naik menjadi Rp 12.500. Salah satu sopir angkot Jurusan Gedebage-Stasiun Hall Maman (70) mengatakan, ketika premium disubsidi, premium langka dan dirinya beralih ke pertalite.Ilustrasi angkot/ Foto: Wisma Putra/detikcom

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan kebijakan pemisahan tempat duduk di angkot batal diterapkan karena rasio penumpang perempuan di Jakarta lebih banyak dibandingkan pria.

"Di angkot ini tadinya ingin kami berlakukan tetapi berdasarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, ternyata pengguna angkot itu lebih banyak perempuan," kata Riza saat ditemui di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (13/7), dilansir dari detikNews.

Ia khawatir jika aturan tersebut diterapkan, maka kursi untuk penumpang perempuan akan terbatas. Maka guna mencegah pelecehan seksual, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah mitigassi. Seperti menyiapkan call center penaguan hingga memberikan edukasi pada pengemudi angkutan umum. Selain itu, POS Sahabat Perempuan dan Anak (POS SAPA) di sejumlah moda angkutan umum milik Jakarta juga akan dioptimalkan.

Sebelumnya, netizen di media sosial juga sempat mengomentari rencana aturan pemisahan tempat duduk di angkot. Ada yang pro, namun ada pula yang mengkritik. Netizen beranggapan bahwa aturan pemisahan tempat duduk tersebut tidak efektif. Mulai dari area angkot yang tidak luas, pelecehan yang bisa terjadi sesama jenis, hingga bagaimana implementasi penegakan dan pengawasan yang akan dilakukan terkait peraturan tersebut.

Ilustrasi korban pelecehan seksual/ Foto: RODNAE ProductionsIlustrasi korban pelecehan seksual/ Foto: RODNAE Productions

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, juga tidak setuju dengan aturan tersebut. Menurutnya, pemisahan tempat duduk pria dan perempuan di angkot hanya akan menyulitkan penumpang serta mengisyaratkan budaya menyalahkan korban.

"Misalnya ia berkeras naik angkot karena sudah terlambat. Jika terjadi pelecehan seksual, ia yang dianggap bertanggung jawab. Karena kan sudah diatur seharusnya ia tidak duduk di deret tersebut," katanya, dilansir dari detikNews.

Menurut Andy, hal yang sebenarnya harus diubah dan diperhatikan adalah pola perilaku bahwa pelecehan seksual adalah tindak pidana dan merupakan hal yang keji.

Muncul Wacana Baru Angkot Khusus Perempuan

Usai rencana aturan pemisahan penumpang pria dan perempuan di angkot dibatalkan, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan wacana untuk menyediakan angkot khusus perempuan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di angkutan umum.

Namun, sama seperti rencana peraturan pemisahan tempat duduk sebelumnya, Andy juga berpendapat bahwa wacana tersebut tidak efektif. Andy menyinggung soal kebijakan KAI yang menyediakan rangkaian KRL khusus untuk perempuan.

Jika tidak terangkut di rangkaian khusus, penumpang perempuan akan naik ke rangkaian yang bergabung dengan pria. Lalu, jika terjadi kekerasan seksual, perempuan tersebut akan disalahkan.

Young depressed womanIlustrasi korban pelecehan seksual/ Foto: Getty Images/iStockphoto/Tinnakorn Jorruang

Wacana kebijakan ini dinilai bisa memicu victim blaming atau sikap menyalahkan korban. Ketika korban mengalami pelecehan di angkot yang bukan khusus perempuan, maka ia bisa saja disalahkan karena tidak naik angkot khusus perempuan.

"Apalagi angkot. Kebayang angkot harus tunggu penumpang perempuan sampai penuh baru bisa berangkat. Ini akan sangat menghalangi perjalanan, baik penumpang perempuan maupun laki-laki," tambahnya, dilansir dari detikNews.

UU TPKS Bisa Jerat Pelaku Pelecehan Seksual di Transportasi Publik

Ilustrasi kereta api.Ilustrasi KRL/ Foto: Getty Images/Mahardika

Indonesia sendiri sudah memiliki Undang-Undang untuk mengatur soal pelecehan dan kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 12 April 2022 lalu. UU TPKS menjadi penegasan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan seksual dalam bentuk apapun di Tanah Air.

Dalam Pasal 4 Ayat (1), disebutkan beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual, di antaranya pelecehan seksual non fisik dan fisik. Dalam Pasal 5 UU TPKS, pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda paling banyak Rp10 juta.

Pelecehan seksual non fisik sendiri kerap terjadi di ruang publik, termasuk di transportasi publik. Pelecehan seksual non fisik sendiri meliputi pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Sementara itu untuk pelecehan fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU TPKS, pelaku dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp300 juta.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk gabung ke komunitas pembaca Beautynesia B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!

(naq/naq)
Komentar
0 Komentar TULIS KOMENTAR
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama memberikan komentar.

RELATED ARTICLE