STATIC BANNER
160x600
STATIC BANNER
160x600
BILLBOARD
970x250

Pro Kontra Netizen soal Aturan Pemisahan Tempat Duduk Pria-Perempuan di Angkot untuk Cegah Pelecehan Seksual

Nadya Quamila | Beautynesia
Selasa, 12 Jul 2022 14:00 WIB
Pro Kontra Netizen soal Aturan Pemisahan Tempat Duduk Pria-Perempuan di Angkot untuk Cegah Pelecehan Seksual

Kasus pelecehan seksual di transportasi publik layaknya fenomena gunung es, di mana kasus yang terjadi lebih banyak dibanding yang dilaporkan. Namun kini, tak jarang kita mendengar soal kasus pelecehan seksual di transportasi publik yang jadi viral di media sosial; korban berani untuk speak up dan mencari keadilan.

Imbas maraknya pelecehan seksual yang terjadi di transportasi publik, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta rencananya akan mengeluarkan aturan soal pemisahan tempat duduk penumpang pria dan perempuan di angkutan kota (angkot). Hal ini menurutnya meminimalisir kemungkinan terjadinya pelecehan di dalam angkot.

Sebagai informasi, kini seluruh angkutan umum yang perizinannya dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sudah tanpa kaca film. Selain itu, angkutan umum yang telah terintegrasi dalam Program Jaklingko melalui PT Transjakarta seluruhnya telah terpasang CCTV dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan pergub, salah satunya faktor pencahayaan di halte/stasiun/bus/angkot/kereta minimal 40 Lux dan secara berkala dilakukan pengecekan Dishub, dikutip dari detikNews.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan melakukan pengaturan tempat duduk antara penumpang perempuan dan pria. Nantinya tempat duduk perempuan di angkot berada di sebelah kiri, sementara pria di sebelah kanan.

"Agar kejadian pelecehan seksual di angkot tidak terjadi lagi, ke depan kami akan melakukan pengaturan pemisahan tempat duduk bagi penumpang angkot. Di mana penumpang perempuan kami harapkan untuk duduk di sisi sebelah kiri dan penumpang pria duduk di sisi sebelah kanan. Harapannya melalui pemisahan ini, kejadian serupa tidak terulang," ucapnya pada Sabtu (9/7), dikutip dari detikNews.

Akan Diawasi oleh Pengemudi Angkot

Saat ini Dishub DKI Jakarta sedang membuat petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan penerapan pemisahan tempat duduk antara penumpang pria dan perempuan di angkot. Rencananya, aturan tersebut akan diterbitkan dalam minggu ini.

Dengan adanya pengaturan pemisahan tempat duduk, diharapkan pengemudi atau sopir angkot bisa leluasa mengawasi gerak-gerik penumpang melalui kaca spion. Jika ada aksi pelecehan, sopir bisa berhenti dan melaporkan ke petugas layanan rute terdekat.

"Dan dengan pola ini tentu kita berharap bahwa pramudi akan dengan mudah mengawasi karena spion di tengah akan memantau jika terjadi pergerakan antar depan itu akan terpantau bahwa ini terjadi sesuatu yang bisa dicurigai oleh pramudi, sehingga dia bisa berhenti dan melaporkan kepada jajaran atau petugas yang dekat dengan layanan rutenya," ujar Syafrin, Senin (11/7), dikutip dari detikNews.

Viral Pelecehan Seksual di Angkot Tebet-Kuningan

HELP, Teenager with help sign. girl holding a paper with the inscription. Homeless person with help sign. teenage girl in casual clothes holding sheet of paper. Girl holding sheet of paper with word HELP on grey wall backgroundIlustrasi korban/ Foto: Getty Images/iStockphoto/dragana991

Sebelumnya, viral di media sosial soal kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh seorang karyawan perempuan di angkot rute Tebet-Kuningan saat hendak berangkat kerja. Terduga pelaku yang merupakan seorang penumpang pria diduga memegang dada korban. 

Korban yang berinisial AF, sempat merekam sosok penumpang pria tersebut. Dalam video, terdengar suara AF berkata, "Hati-hati Mbak, jangan dekat-dekat dia, tadi saya duduk dekat dia terus dipegang-pegang."

Kondisinya saat itu angkot penuh dengan penumpang. Namun, penumpang lain hanya diam. Untuk menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan tersebut, AF segera melapor ke pihak kepolisian. Kabar terkini, polisi telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk mencari siapa pelakunya.

Dilansir dari detikNews, salah satu saksi yang dimintai keterangan adalah sopir angkot yang sempat 'menginterogasi' terduga pelaku setelah korban turun dari angkot.

Sopir angkot mengungkapkan bahwa terduga pelaku sempat ia tanya perihal kejadian tersebut. Kepada sopir tersebut, terduga pelaku beralasan sedang mengambil dompet di jaketnya. Kini, polisi mulai disebar untuk mengejar terduga pelaku pelecehan seksual tersebut.

Tanggapan Netizen soal Aturan Pemisahan Tempat Duduk Pria-Perempuan di Angkot

Colour backlit image of the silhouette of a woman with her hands pressed against a glass window. The silhouette is distorted, and the arms elongated, giving an alien-like quality. The image is sinister and foreboding, with an element of horror. It is as if the 'woman' is trying to escape from behind the glass. Horizontal image with copy space.Ilustrasi korban pelecehan seksual/ Foto: Getty Images/iStockphoto/coldsnowstorm

Rencana pengaturan pemisahan tempat duduk antara penumpang pria dan perempuan di angkot menuai sejumlah reaksi dari netizen. Ada yang mendukung dan mengapresiasi langkah yang diambil oleh Dishub DKI Jakarta guna mencegah pelecehan seksual di transportasi publik.

Namun ada pula netizen yang beranggapan bahwa aturan pemisahan tempat duduk tersebut tidak efektif. Mulai dari area angkot yang tidak luas, pelecehan yang bisa terjadi sesama jenis, hingga bagaimana implementasi penegakan dan pengawasan yang akan dilakukan terkait peraturan tersebut.

UU TPKS Bisa Jerat Pelaku Pelecehan Seksual di Transportasi Publik

Teen boy protects himself with his hand in the palm of his inscription Ilustrasi korban pelecehan seksual/ Foto: Getty Images/iStockphoto/Serghei Turcanu

Indonesia sendiri sudah memiliki Undang-Undang untuk mengatur soal pelecehan dan kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 12 April 2022 lalu. UU TPKS menjadi penegasan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan seksual dalam bentuk apapun di Tanah Air.

Dalam Pasal 4 Ayat (1), disebutkan beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual, di antaranya pelecehan seksual non fisik dan fisik. Dalam Pasal 5 UU TPKS, pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda paling banyak Rp10 juta.

Pelecehan seksual non fisik sendiri kerap terjadi di ruang publik, termasuk di transportasi publik. Pelecehan seksual non fisik sendiri meliputi pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Sementara itu untuk pelecehan fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU TPKS, pelaku dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp300 juta.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!

(naq/naq)
Komentar
0 Komentar TULIS KOMENTAR
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama memberikan komentar.

RELATED ARTICLE